Wacana rekrutmen RSUD Rengasdengklok kini memanas. Iqbal Jamalulail, anggota DPRD Karawang dari Fraksi Gerindra, menegaskan bahwa proses seleksi calon pegawai di rumah sakit tersebut jauh dari harapan masyarakat. Dari hampir 9.836 pendaftar, hanya sekitar 5 persen yang lolos seleksi administrasi. Menariknya, banyak pelamar dengan berkas lengkap justru gagal lolos, sementara sejumlah nama peserta yang dinyatakan lolos diduga tidak memenuhi syarat sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
Hal paling mencuat adalah soal asas keterbukaan, objektivitas, dan keadilan yang menurut Iqbal telah terabaikan sejak awal. Pengumuman pendaftaran yang baru disebar pada 31 Agustus, dengan masa pendaftaran hanya 1–4 September, dianggap menutup ruang persiapan bagi masyarakat. Iqbal memperingatkan bahwa jika soft launching RSUD tetap dipaksakan pada 14 September, sementara fasilitas belum terhubung dengan peserta BPJS Kesehatan, hal ini bisa menggangu momen bahagia ulang tahun Karawang dan bahkan memicu aksi spontan warga.
Ketegangan ini ditanggapi oleh sebagian warga Rengasdengklok yang sebelumnya menyatakan bahwa sistem rekrutmen RSUD tidak transparan dan kurang memprioritaskan tenaga kesehatan lokal. Dari 375 pelamar yang lolos administrasi, hanya sekitar 20–30 di antaranya berasal dari Karawang. Hal ini memicu kekecewaan karena banyak lulusan kesehatan dari Rengasdengklok merasa tersingkir tanpa alasan yang jelas.
Padahal RSUD Rengasdengklok sudah lama dinanti-nantikan. Pemerintah Kabupaten optimis pembangunan enam lantai ini selesai pertengahan 2025, berkapasitas 126 tempat tidur, serta fokus memperkuat layanan darurat, rawat inap, hemodialisa, dan rawat jalan. Progres hingga akhir 2024 sudah mencapai sekitar 76 persen, dengan sisa pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang tengah diselesaikan. Lahan seluas 2,3 hektare di kawasan utara Karawang ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan modern bagi masyarakat setempat.
Proses rekrutmen yang mulai berjalan Agustus 2025 rencananya akan melibatkan sekitar 170 pegawai, baik tenaga kesehatan maupun non-kesehatan. Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit menggandeng Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) untuk memastikan proses seleksi adil dan profesional, termasuk penggunaan aplikasi seleksi secara terbuka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak pelamar lokal sengaja tidak lolos seleksi, memicu pandangan bahwa sistem terlalu tertutup dan kurang mempertimbangkan kader daerah.
Meski begitu, pemerintah dan DPRD tetap berharap rumah sakit tersebut segera berfungsi. Bahkan sejumlah anggota dewan sebelumnya sudah melakukan inspeksi ke lokasi dan mendapatkan penjelasan bahwa beberapa perubahan material dan struktur sudah diklarifikasi melalui addendum, sekaligus memastikan sistem tenaga listrik menggunakan tarif multiguna sesuai standard.
Di tengah gejolak ini, warga Rengasdengklok tetap berharap RSUD baru ini bisa menjadi solusi nyata. Mereka berharap rumah sakit itu tidak hanya menjadi simbol pembangunan, tetapi juga institusi yang dibentuk berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat — terutama putra-putri daerah yang ingin berkiprah di fasilitas kesehatan negeri sendiri.
