Bandung, 6 Januari 2026 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kembali menjadi sorotan tajam setelah gagal membayar utang pekerjaan kepada kontraktor senilai Rp621 miliar yang berasal dari kegiatan fisik tahun anggaran 2025. Situasi ini memicu kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, yang dinilai lebih mengedepankan citra dan politik populis ketimbang penguatan basis pendapatan daerah secara teknokratis.
Menurut pengamat dari Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, kegagalan pembayaran tersebut bukan semata persoalan administratif — melainkan cerminan dari turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak maksimal digali. Ia mengatakan bahwa sepanjang setahun terakhir, Dedi terlalu fokus pada mobilitas publik dan kegiatan yang bersifat popular, sehingga minim langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan fiskal.
“Kalau PAD turun, artinya potensi daerah tidak dieksplorasi secara serius. Gaya kepemimpinan lebih banyak ke politik ketimbang teknokratis,” ujar Muradi dalam komentar publiknya di Bandung, Senin (5/1/2026).
Kritik Tajam: Populisme vs. Kinerja Fiskal
Muradi membandingkan dengan masa awal kepemimpinan kepala daerah sebelumnya yang sempat mengalami pola serupa — terlalu banyak mempromosikan diri pribadi ketimbang potensi wilayahnya. Menurutnya, penekanan pada “promosi diri” dan kehadiran di berbagai titik masalah membuat fokus terhadap penguatan basis pendapatan menjadi tergeser.
Sorotan ini muncul di saat Pemprov Jabar juga menghadapi tekanan dari sisi fiskal lainnya, seperti penurunan tajam dana transfer pusat yang telah memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi ketat di berbagai lini anggaran. Tidak hanya itu, realokasi anggaran sebesar lebih dari Rp5 triliun dan tekanan pada pemangkasan belanja rutin turut memperumit kondisi fiskal provinsi.
Dilema Antara Popularitas dan Kebijakan Strategis
Kritikus menilai bahwa dinamika ini adalah contoh klasik antara kinerja teknokratis fiskal dan kepemimpinan populis. Meski Dedi Mulyadi dikenal dengan gaya komunikatif dan pendekatan langsung kepada publik — bahkan sering viral di media sosial — para akademisi menilai hal itu belum diikuti dengan strategi komprehensif untuk stabilisasi dan pertumbuhan PAD.
Namun, di sisi lain, sejumlah survei publik dan laporan sempat mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap beberapa aspek program Dedi Mulyadi relatif tinggi, termasuk dalam layanan dasar sampai ke program sosial tertentu — menunjukkan bahwa popularitas bukan semata angka kosong di mata publik.
Kini, fokus publik tertuju pada bagaimana Pemprov Jabar akan menangani “lubang anggaran” yang tersisa setelah pembayaran proyek macet ini sekaligus memperbaiki strategi fiskal demi keberlanjutan pembangunan daerah.
Apakah gaya kepemimpinan yang lebih bersentuhan langsung dengan rakyat tetap relevan di tengah urgensi pengelolaan anggaran yang lebih mapan? Waktu dan kebijakan selanjutnya yang akan menjawabnya.
Nugroho (Dewasenanews)
