KARAWANG — Persoalan keterbatasan ruang belajar di sejumlah sekolah negeri di wilayah pesisir Karawang kembali menjadi perhatian. Aspirasi pembangunan ruang kelas baru di SMKN 1 Pakisjaya kini mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail.
Sekolah menengah kejuruan yang berada di wilayah utara Karawang tersebut disebut memiliki potensi pengembangan besar karena masih memiliki lahan kosong yang cukup luas. Namun di sisi lain, keterbatasan sarana ruang belajar dinilai menjadi hambatan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan daya tampung siswa.
Pipik Taufik Ismail, legislator asal Daerah Pemilihan Karawang–Purwakarta yang dikenal aktif menyuarakan isu sosial dan pembangunan daerah, menilai kebutuhan ruang kelas baru di SMKN 1 Pakisjaya bukan sekadar persoalan infrastruktur sekolah, tetapi menyangkut masa depan generasi muda pesisir Karawang.
Dalam kunjungannya ke SMKN 1Pakis pada akhir April 2026, ia mengatakan “Ketika sebuah sekolah punya lahan, punya semangat berkembang, punya kebutuhan nyata dari masyarakat, maka negara harus hadir. Pendidikan tidak boleh menunggu terlalu lama hanya karena persoalan administratif atau keterbatasan prioritas anggaran,” ujar Pipik saat menanggapi aspirasi masyarakat dan pihak sekolah.
Menurut Pipik, kawasan pesisir utara Karawang selama ini masih menghadapi ketimpangan pembangunan pendidikan dibanding wilayah perkotaan. Banyak siswa harus bersaing ketat untuk mendapatkan akses sekolah negeri, sementara fasilitas belajar belum sepenuhnya memadai untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah pelajar setiap tahunnya.
Ia menilai keberadaan SMKN 1 Pakisjaya sangat strategis karena sekolah kejuruan memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja muda di tengah pertumbuhan industri Jawa Barat.
“Karawang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia. Tetapi jangan sampai anak-anak di wilayah pesisir justru tertinggal akses pendidikan dan keterampilannya. SMK harus menjadi jembatan mobilitas sosial bagi anak-anak rakyat kecil,” katanya.
Data Badan Pusat Statistik Jawa Barat menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah di Jawa Barat terus mengalami pertumbuhan, sementara kebutuhan ruang belajar baru di sejumlah daerah masih menjadi tantangan pembangunan pendidikan. Jawa Barat sendiri masih menghadapi persoalan ketimpangan fasilitas pendidikan antarwilayah, terutama di kawasan pinggiran dan pesisir.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir juga mendorong penguatan pendidikan vokasi untuk mendukung kebutuhan industri dan penyerapan tenaga kerja muda. Namun kebutuhan sarana pendidikan dinilai masih belum merata di seluruh daerah.
Pipik menegaskan bahwa aspirasi pembangunan ruang kelas baru di SMKN 1 Pakisjaya merupakan kebutuhan yang logis dan realistis karena sekolah tersebut masih memiliki cadangan lahan yang memungkinkan pengembangan bangunan secara bertahap.
“Kalau lahannya tersedia, kebutuhan siswanya nyata, maka ini tinggal soal keberpihakan kebijakan. Kita ingin sekolah-sekolah di wilayah utara Karawang punya kualitas dan fasilitas yang sama baiknya dengan daerah lain,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan pendidikan sebagai bagian dari amanat konstitusi. Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya berpusat di kota-kota besar, sementara daerah pesisir terus tertinggal.
Ia mengatakan akan mendorong agar aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui komunikasi dengan pemerintah provinsi dan dinas terkait, termasuk kemungkinan penganggaran bertahap sesuai kebutuhan prioritas pendidikan di wilayah tersebut.
Sikap tersebut dinilai sejalan dengan garis politik kerakyatan PDI Perjuangan yang selama ini menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama pemerataan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Bagi Pipik, pembangunan pendidikan di daerah bukan hanya soal angka partisipasi sekolah, tetapi tentang menghadirkan harapan bagi keluarga-keluarga kecil yang ingin anaknya memiliki masa depan lebih baik.
“Sekolah bukan hanya bangunan. Di dalamnya ada mimpi anak-anak, ada harapan orang tua, ada masa depan daerah. Negara harus memastikan mimpi itu tidak berhenti karena keterbatasan ruang kelas,” pungkasnya.
