Ancaman kemarau panjang di Jawa Barat mulai menjadi perhatian serius. WALHI Jawa Barat mengimbau masyarakat mulai menghemat air dan menyiapkan cadangan air sejak dini karena potensi kekeringan diprediksi meningkat pada 2026.
Tim Disaster WALHI Jabar, Aldi Maulana, menyebut ancaman krisis air harus diantisipasi sejak sekarang, terutama di daerah rawan kekeringan dan wilayah pertanian. WALHI juga menilai pemerintah belum serius membangun mitigasi jangka panjang terkait ketahanan air dan kerusakan lingkungan.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, meminta pemerintah daerah tidak hanya bergerak saat krisis terjadi.
“Persoalan kekeringan ini jangan dianggap masalah musiman biasa. Ini alarm serius tentang kondisi lingkungan kita yang semakin rentan,” ujar Pipik.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat yang membidangi lingkungan hidup, Pipik menilai kerusakan daerah resapan, alih fungsi lahan, pencemaran sungai, dan pembangunan yang tidak terkendali menjadi penyebab utama menurunnya ketahanan air di Jawa Barat.
“Ketika hutan berkurang dan kawasan hijau berubah menjadi beton, kemampuan alam menyimpan air ikut hilang. Akibatnya saat kemarau masyarakat kesulitan air, sementara saat hujan justru banjir,” katanya.
Pipik menegaskan, masyarakat kecil menjadi kelompok paling terdampak ketika krisis air terjadi, terutama petani dan warga desa yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat pembangunan embung desa, perbaikan irigasi, konservasi sumber air, serta pengawasan terhadap eksploitasi lingkungan.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar investasi. Lingkungan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Kepala Desa Pusakajaya Selatan, Yulike, juga mengaku masyarakat mulai merasakan perubahan pola cuaca dalam beberapa tahun terakhir.
“Warga sekarang mulai khawatir karena debit air makin tidak menentu. Kalau kemarau panjang tanpa antisipasi, petani yang paling terdampak,” ujar Yulike.
Pipik menilai persoalan lingkungan harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun ia menegaskan negara tetap harus hadir memimpin langkah mitigasi secara serius.
“Kalau kita terlambat bertindak, generasi mendatang bisa menghadapi krisis air dan pangan yang lebih berat. Jawa Barat tidak boleh terlambat menjaga lingkungannya,” katanya.
