BANDUNG — Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan masyarakat dalam pemberantasan begal dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) melalui program sayembara dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.
Namun, langkah tersebut dinilai tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penguatan sistem keamanan yang menyeluruh.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sekaligus anggota DPRD Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, memandang keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan sebagai hal penting. Menurutnya, masyarakat bukan hanya menjadi pihak yang menerima perlindungan, tetapi juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Pandangan tersebut sejalan dengan sikap Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, yang mengapresiasi program sayembara yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ono menilai pelibatan masyarakat merupakan bagian dari semangat sistem keamanan semesta.
Meski demikian, pemberantasan begal dan curanmor tidak dapat hanya mengandalkan sayembara atau pemberian penghargaan bagi masyarakat yang membantu mengungkap pelaku. Diperlukan sistem yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan, pelaporan, pengawasan lingkungan hingga penanganan terhadap faktor sosial dan ekonomi yang dapat memicu kriminalitas.
Pipik menilai penguatan keamanan di tingkat masyarakat perlu berjalan bersama dengan peran aktif aparat penegak hukum. Budaya gotong royong, ronda malam dan sistem keamanan lingkungan dapat kembali dihidupkan sebagai bentuk pencegahan berbasis masyarakat.
Hal lain yang tidak kalah penting, menurut Pipik, adalah memastikan masyarakat memiliki akses pelaporan yang cepat dan mudah ketika menemukan potensi maupun kejadian kriminal. Respons aparat terhadap laporan masyarakat juga perlu diperkuat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.
Dalam pemberantasan kejahatan, pendekatan tersebut menjadi penting karena persoalan keamanan tidak berdiri sendiri. Tekanan ekonomi, sulitnya memperoleh pekerjaan, pemutusan hubungan kerja serta kondisi sosial masyarakat juga dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan pemerintah.
Ono Surono sebelumnya menyoroti persoalan tersebut. Ia mendorong pemerintah memperkuat UMKM, memperluas lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mencegah PHK sebagai bagian dari strategi jangka panjang menekan kriminalitas.
Sejalan dengan itu, Pipik menilai pembangunan keamanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan kesejahteraan. Pemerintah tidak hanya perlu hadir ketika kejahatan telah terjadi, tetapi juga harus memperkuat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar potensi munculnya tindak kriminal dapat ditekan sejak awal.
Perhatian juga perlu diberikan kepada generasi muda. Penyediaan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan minat, bakat, kegiatan olahraga, kreativitas maupun aktivitas produktif dinilai dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan agar mereka tidak mudah terjerumus ke dalam lingkungan kriminal.
Bagi Pipik, keamanan pada akhirnya merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat perlu memiliki peran yang saling melengkapi.
Program sayembara dapat menjadi pemantik partisipasi publik, tetapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah membangun sistem keamanan yang berkelanjutan.
Dengan sistem yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif dan kebijakan sosial-ekonomi yang berpihak kepada warga, upaya menciptakan Jawa Barat yang aman tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga menyentuh akar persoalan kriminalitas.
“Keamanan bukan hanya soal bagaimana kita menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana kita membangun lingkungan yang membuat masyarakat merasa aman dan memiliki ruang untuk hidup serta berkembang,” demikian penekanan Pipik dalam konteks penguatan keamanan masyarakat.
