Karawang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama masyarakat Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pada 18 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga sekaligus memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah persoalan pengelolaan sampah di lingkungan permukiman. Warga berharap adanya dukungan berupa peralatan dan sarana pengolahan sampah agar masyarakat dapat mengelola sampah secara mandiri sekaligus mengurangi beban lingkungan.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kondisi rumah sakit daerah yang kerap mengalami kelebihan kapasitas pasien atau overload. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, terutama pada saat kebutuhan layanan kesehatan meningkat.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan adanya modul atau panduan pengawasan pembangunan yang dapat dipahami masyarakat. Menurut mereka, keberadaan modul tersebut akan membantu warga memahami mekanisme pengawasan terhadap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan dapat semakin meningkat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Pipik Taufik Ismail menyampaikan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
“Masyarakat adalah bagian penting dalam sistem pengawasan pembangunan. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, maka akan semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan yang dihasilkan,” ujar Pipik.
Terkait persoalan sampah, Pipik menilai bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu terus didorong melalui dukungan sarana, pelatihan, dan pendampingan yang memadai.
“Persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kita perlu membangun sistem pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Karena itu, aspirasi mengenai bantuan peralatan pengolahan sampah akan menjadi perhatian untuk diperjuangkan melalui program-program yang relevan,” katanya.
Mengenai layanan kesehatan, Pipik mengakui bahwa meningkatnya jumlah pasien di sejumlah rumah sakit daerah menjadi tantangan tersendiri yang perlu mendapatkan solusi jangka panjang.
“Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Keluhan mengenai kapasitas rumah sakit yang sering penuh akan kami sampaikan kepada pihak terkait agar menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas dan kapasitas layanan kesehatan di daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pipik mendukung usulan masyarakat terkait penyusunan modul pengawasan pembangunan yang mudah dipahami oleh warga.
“Edukasi tentang mekanisme pengawasan pembangunan sangat penting. Masyarakat harus mengetahui hak dan perannya dalam mengawal pembangunan agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat yang optimal,” tambahnya.
Kegiatan pengawasan tersebut berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan diskusi dari masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
