JAWA BARAT — Penguatan konsolidasi organisasi dan koordinasi bidang pemilu menjadi bagian dari agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) VI dan VII PDI Perjuangan Jawa Barat. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran pengurus DPD serta pengurus DPC dari lima daerah, yakni Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.
Pipik Taufik Ismail, pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, turut mengikuti rapat koordinasi yang mempertemukan jajaran pimpinan partai tingkat provinsi dengan pengurus partai di tingkat kabupaten dan kota.
Rakorwil tersebut dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat beserta sekretaris dan bendahara, jajaran pengurus DPD, serta para ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB) DPC. Turut dilibatkan pula jajaran wakil ketua bidang yang membidangi pemilu.
Pertemuan lintas wilayah ini menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan kerja organisasi, memperkuat komunikasi antara DPD dan DPC, serta membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepartaian di masing-masing daerah.
Perkuat Koordinasi Bidang Pemilu
Keterlibatan pengurus bidang pemilu menjadi salah satu aspek penting dalam koordinasi antartingkatan organisasi partai. Pembahasan bidang ini dapat mencakup penguatan struktur organisasi, koordinasi program, serta kesiapan administrasi dan kelembagaan dalam menghadapi agenda kepemiluan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lima daerah yang masuk dalam wilayah koordinasi VI dan VII memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Karena itu, komunikasi antara pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan agar pelaksanaan program organisasi dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.
Sebagai pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail turut berada dalam struktur koordinasi yang menghubungkan kebijakan organisasi di tingkat provinsi dengan pelaksanaan program di tingkat daerah.
“Rakorwil menjadi ruang penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat koordinasi antartingkatan organisasi. Konsolidasi tidak hanya menyangkut kesiapan struktur, tetapi juga bagaimana seluruh jajaran menjalankan tugas organisasi secara terarah dan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat,” ujar Pipik Taufik Ismail.
Koordinasi Organisasi Berjenjang
Dalam organisasi partai politik, koordinasi antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari tata kerja kelembagaan. Komunikasi yang teratur diperlukan untuk memastikan program organisasi dapat dijalankan secara terkoordinasi, sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di masing-masing wilayah.
Melalui Rakorwil VI dan VII ini, jajaran pengurus dari Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta berhimpun dalam satu agenda koordinasi tingkat wilayah. Pembahasan bidang pemilu menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kerja organisasi di tengah dinamika politik dan kebutuhan penguatan kelembagaan di daerah.
Hasil konkret rapat, termasuk keputusan organisasi, pembagian tindak lanjut, maupun target kerja yang disepakati, perlu merujuk pada keterangan resmi penyelenggara agar dapat disampaikan secara akurat kepada publik.
