Gelombang aksi massa dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI) mengguncang halaman DPRD Karawang pada Rabu, 22 April 2026. Ribuan peserta aksi turun ke jalan, menuntut kejelasan dan transparansi terkait pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.
Aksi ini menjadi sorotan karena tidak sekadar menyuarakan aspirasi umum, tetapi secara spesifik menyoroti praktik pengalokasian Pokir yang dianggap rawan disalahgunakan. Massa mendesak agar DPRD membuka secara rinci perencanaan, distribusi, hingga realisasi program Pokir yang selama ini kerap dipertanyakan akuntabilitasnya.
Angga, Sekretaris Jenderal DPD GMPI Kabupaten Karawang, mengartikulasikan tuntutan gerakan. Dikenal sebagai aktivis yang konsisten mengawal isu tata kelola anggaran publik, Angga menegaskan bahwa Pokir seharusnya menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar alat politik.
Menurutnya, minimnya transparansi dalam pengelolaan Pokir berpotensi mengaburkan arah pembangunan daerah. Ia menilai, tanpa pengawasan yang ketat dan keterbukaan data, program-program yang dibiayai melalui Pokir rentan tidak tepat sasaran.
“Pokir itu bukan ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan tanpa kontrol. Ini adalah mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kami ingin setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Karawang,” tegas Angga dalam orasinya.
Lebih jauh, Angga menyoroti pentingnya reformulasi mekanisme Pokir agar lebih partisipatif. Ia mendorong agar masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, sehingga program yang dihasilkan tidak hanya berbasis kepentingan politik, tetapi juga kebutuhan konkret di lapangan.
Aksi GMPI ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi anggaran di tingkat daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, isu Pokir memang kerap menjadi perhatian karena dinilai memiliki celah dalam pengawasan.
Menutup aksinya, GMPI menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga DPRD Karawang memberikan penjelasan yang komprehensif dan membuka data terkait Pokir kepada publik. Tekanan publik yang terus menguat menjadi sinyal bahwa era pengelolaan anggaran yang tertutup semakin sulit dipertahankan.
Dengan dorongan dari kelompok masyarakat sipil seperti GMPI, harapan akan tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel di Karawang kini semakin menguat.
