Karawang – Anggota DPRD Jawa Barat Dapil Karawang dari Fraksi PDIP, Pipik Taufik Ismail, menyatakan dukungan kuatnya terhadap gagasan pengembangan apartemen transit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Karawang. Pandangan ini mencuat usai kunjungan resmi Komisi IV DPRD Jawa Barat ke salah satu apartemen transit di Ujung Berung, Kota Bandung, sebagai bagian dari kajian langsung terhadap model hunian sosial yang efektif.
Apartemen transit adalah program hunian vertikal layak huni yang disediakan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja buruh dan informal. Program ini dirancang sebagai hunian sewa dengan tarif terjangkau, termasuk fasilitas dasar yang mendukung kualitas hidup layak dan aksesibilitas ke pusat-pusat kerja dan layanan publik.
Dalam kunjungan kerja di Ujung Berung, Pipik melihat langsung bagaimana konsep hunian ini memadukan keterjangkauan biaya dan lokasi yang strategis bagi penghuni, serta keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraannya. Pengaturan biaya sewa yang rendah — mulai dari puluhan ribu hingga beberapa ratus ribu rupiah per bulan — serta fasilitas pendukung seperti keamanan, area terbuka, dan ruang komunal menjadi poin penting dari model ini.
Karawang merupakan salah satu pusat industri terbesar di Jawa Barat. Ribuan tenaga kerja migran dan lokal berkegiatan setiap hari di sejumlah kawasan industri besar yang tersebar di wilayah ini. Tingginya permintaan tenaga kerja tersebut secara langsung meningkatkan kebutuhan akan hunian yang terjangkau, layak, dan dekat dengan area kerja. Namun demikian, ketersediaan hunian affordable bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi tantangan nyata.
Meskipun sejumlah perumahan dan subsidi hunian telah dikembangkan di Karawang, kebutuhan akan hunian vertikal yang ramah biaya dan dekat dengan pusat aktivitas — seperti model apartemen transit — belum terpenuhi secara optimal. Pipik mencatat bahwa kepadatan penduduk di sekitar kawasan industri dan tingginya biaya sewa rumah di sekitar area kerja sering menjadi beban tambahan bagi pekerja dengan pendapatan rendah.
Pipik menyatakan bahwa pengalaman melihat langsung apartemen transit di Bandung membuka wawasan mengenai potensi model ini untuk diterapkan di Karawang. Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat yang membidangi masalah perumahan dan kesejahteraan sosial, ia melihat ini sebagai peluang strategis untuk menjawab kebutuhan kontekstual masyarakat Karawang.
“Di tengah pertumbuhan industri yang pesat, kita butuh solusi hunian yang tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Apartemen transit seperti yang kami temui di Bandung bisa menjadi alternatif yang layak — bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian dari kesejahteraan pekerja,” ujar Pipik.
Lebih jauh, Pipik mengusulkan agar pemerintah daerah bersama DPRD dapat melakukan kajian lanjutan terhadap rencana ini, termasuk potensi lokasi yang strategis di Karawang, mekanisme pendanaan, dan model pelibatan sektor swasta maupun lembaga pembangunan perumahan.
Ia menambahkan bahwa pendekatan hunian vertikal berbiaya terjangkau merupakan bagian dari perwujudan hak atas tempat tinggal yang layak — sejalan dengan semangat inklusif dan berkeadilan sosial dalam pembangunan daerah.
Dengan komitmen tersebut, Pipik berharap Karawang dapat menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang mampu menyediakan solusi hunian inovatif bagi masyarakatnya — terutama mereka yang bekerja keras namun terbatas dalam kemampuan ekonomi.
(DSN)
