Karawang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, pada 25 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menjadi forum dialog antara masyarakat, pemerintah desa, dan wakil rakyat untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi warga sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Kampung Jarong menyampaikan persoalan kebutuhan air bersih yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi warga. Mereka berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah agar akses terhadap air bersih dapat ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Selain itu, warga juga mengusulkan adanya bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Dukungan berupa bantuan permodalan, pelatihan usaha, serta pengembangan pemasaran dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku usaha lokal.
Aspirasi lainnya yang mengemuka adalah kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik yang masih minim pencahayaan. Menurut warga, keberadaan PJU sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan kondisi sarana jalan desa yang mengalami kerusakan akibat abrasi. Kerusakan tersebut dikhawatirkan akan semakin parah apabila tidak segera mendapatkan penanganan, mengingat jalan tersebut merupakan akses penting bagi aktivitas warga dan distribusi hasil pertanian.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan perjuangan program pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Kegiatan pengawasan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Persoalan air bersih, infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, hingga pemberdayaan UMKM merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian serius agar kualitas hidup masyarakat terus meningkat,” ujar Pipik.
Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan persoalan fundamental yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Akses air bersih adalah hak dasar masyarakat. Aspirasi warga Kampung Jarong akan kami dorong dan komunikasikan kepada pihak-pihak terkait agar dapat dicari solusi yang tepat dan berkelanjutan,” katanya.
Terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pipik menilai sektor UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian desa.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan program pemberdayaan, pelatihan, dan bantuan usaha perlu terus diperluas agar masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga,” tambahnya.
Mengenai kondisi jalan desa yang terdampak abrasi serta kebutuhan PJU, Pipik menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata hingga wilayah pedesaan.
“Infrastruktur yang baik akan mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Aspirasi terkait jalan yang terdampak abrasi serta kebutuhan penerangan jalan umum akan menjadi perhatian untuk kami kawal sesuai kewenangan yang ada,” ungkapnya.
Kegiatan pengawasan berlangsung dengan penuh antusiasme dan partisipasi masyarakat. Berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan tindak lanjut dalam fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
