KARAWANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Kabupaten Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026, Jumat (30/01/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD dalam mengawasi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan pengawasan digelar di Dusun Kalenpandan RT 010/006, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Forum berlangsung secara dialogis dan partisipatif, dihadiri aparatur desa, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, serta warga setempat yang secara aktif menyampaikan berbagai persoalan pembangunan di wilayah pesisir Karawang.
Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir yang masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur.
“Pengawasan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Aspirasi warga menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ke depan,” tegas Pipik.
Infrastruktur Jalan Jadi Keluhan Utama
Salah satu isu krusial yang disampaikan warga adalah kondisi jalan rusak di Desa Mekarpohaci. Kerusakan infrastruktur tersebut dinilai menghambat aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian dan perikanan, akses pendidikan, hingga mobilitas warga sehari-hari. Berdasarkan data pemerintah daerah, infrastruktur jalan desa masih menjadi salah satu kebutuhan prioritas di wilayah pesisir Karawang yang terdampak faktor alam dan tingginya intensitas kendaraan angkut.
Menanggapi hal itu, Pipik menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas kewenangan.
“Untuk jalan yang rusak, saya siap membereskannya. Ini menyangkut aktivitas harian dan keselamatan masyarakat. Jalan yang layak adalah kebutuhan dasar dan menjadi kunci penggerak ekonomi desa,” ujarnya.
Pengendalian Banjir Rob dan Air Asin
Selain infrastruktur jalan, persoalan banjir rob dan masuknya air asin ke area permukiman serta lahan pertanian juga menjadi sorotan utama warga Kecamatan Cilebar. Pipik mengungkapkan bahwa wilayah pesisir Karawang memang termasuk daerah rawan rob akibat kondisi geografis dataran rendah dan perubahan iklim.
Sebagai langkah konkret, Pipik telah menginstruksikan Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Dapil II Fraksi PDI Perjuangan, H. Karsim, untuk turun langsung menindaklanjuti pembangunan pintu air asin di wilayah tersebut.
“Keberadaan pintu air asin sangat penting untuk melindungi lahan pertanian dan permukiman warga dari intrusi air laut. Alhamdulillah, proses pembangunan pintu air ini sudah mulai berjalan,” ungkap Pipik.
Ia menambahkan, pengendalian air yang baik akan berdampak langsung pada ketahanan pangan lokal, mengingat sebagian besar warga Mekarpohaci menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan.
Aspirasi Lain: Rutilahu, Jembatan, hingga Bansos
Dalam sesi dialog, warga juga menyampaikan beragam aspirasi lain, di antaranya pengaturan lalu lintas dan pelebaran jalan di Dusun Kalenpandan, perbaikan serta penambahan kuota program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Warga turut mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Mekarpohaci dan Desa Pusakajaya Utara. Infrastruktur penghubung tersebut dinilai strategis untuk memperlancar akses ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta aktivitas sosial antarwilayah.
Tak kalah penting, masyarakat menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran. Warga berharap ke depan proses pendataan dan distribusi bansos dapat lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data yang valid agar benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa semua aspirasi masyarakat akan dicatat, dikaji, dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan DPRD Provinsi Jawa Barat, baik melalui pembahasan anggaran, pengawasan program, maupun koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait.
“Kegiatan pengawasan ini bukan seremonial. Ini adalah ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, dan menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkannya agar masuk dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya di wilayah Kecamatan Cilebar yang menjadi salah satu kawasan strategis pesisir Jawa Barat.
(Wahid)
