Bandung — Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah mitra kerja strategis, Selasa (1/4/2026). Agenda ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan, khususnya di sektor infrastruktur, perhubungan, energi, hingga lingkungan hidup.
Dalam forum tersebut, hadir berbagai perangkat daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan Jawa Barat, di antaranya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, serta Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Anggota Komisi IV, Pipik Taufik Ismail, menaruh perhatian serius terhadap kualitas perencanaan dan implementasi program lintas sektor. Ia menilai bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen evaluasi strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Pipik, integrasi antar sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan di Jawa Barat yang semakin kompleks. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pembangunan infrastruktur jalan, pengelolaan sumber daya air, hingga kebijakan lingkungan agar tidak berjalan parsial.
“Pembangunan tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh orkestrasi kebijakan yang kuat, agar setiap program saling mendukung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Pipik dalam forum pembahasan.
Sebagai legislator yang dikenal fokus pada isu pembangunan berkelanjutan, Pipik juga menekankan perlunya keseimbangan antara percepatan pembangunan fisik dan perlindungan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang baik justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di masa depan.
Selain itu, ia mendorong agar perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat terus diperkuat oleh perangkat daerah, khususnya melalui peran strategis Bappeda sebagai motor perencanaan.
“Ke depan, kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar produktif. Perencanaan harus presisi, pelaksanaan harus terukur, dan hasilnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Pembahasan LKPJ ini juga menjadi ruang bagi Komisi IV untuk menggali berbagai kendala teknis dan administratif yang dihadapi mitra kerja selama tahun anggaran berjalan, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi.
Dengan pendekatan evaluatif dan kolaboratif, Komisi IV DPRD Jawa Barat berharap hasil pembahasan ini dapat menjadi pijakan kuat dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Peran aktif legislator seperti Pipik Taufik Ismail dinilai krusial dalam memastikan arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik dan keberlanjutan jangka panjang.
