BANDUNG – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja bersama seluruh mitra kerja pada Kamis (29/10/2026). Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.
Rapat kerja ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan perencanaan anggaran daerah, khususnya terkait rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD Jawa Barat.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., MM, menekankan bahwa penyusunan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.
Menurut Pipik, setiap program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah perlu memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pembahasan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran.
“APBD merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, memiliki dampak yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pandangan Pipik dalam pembahasan tersebut.
Melalui rapat kerja bersama seluruh mitra kerja ini, Komisi IV DPRD Jawa Barat berharap penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pembahasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD dalam memastikan arah pembangunan Jawa Barat berjalan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.


