Pesisir Sedari Terancam Abrasi, Warga Minta Kepastian Lahan dan Dukungan Ekonomi

Date:

KARAWANG – Ancaman abrasi, persoalan status lahan, hingga pendangkalan muara sungai menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, dalam kegiatan reses, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah abrasi pantai utara Karawang yang terus mengancam daratan, infrastruktur, permukiman, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Persoalan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan pemberitaan detikJabar pada Januari 2026, abrasi di Dusun Karangsari, Desa Sedari, bahkan telah menggerus jalan penghubung antarwilayah. Warga setempat juga masih menghadapi ancaman banjir rob dan keterbatasan penanganan permanen.

Sementara itu, data Dinas PUPR Kabupaten Karawang mencatat sekitar 34,626 kilometer wilayah pesisir utara Karawang mengalami abrasi berdasarkan pendataan tahun 2020.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah agenda penanganan kawasan pesisir. Pada Januari 2025, Menteri Kehutanan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau calon lokasi program Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa di Desa Sedari. Program tersebut dirancang untuk memperkuat sabuk hijau mangrove sebagai pelindung alami garis pantai sekaligus menjaga ekosistem pesisir.

Upaya serupa juga dilakukan melalui program Mangrove untuk Tanggul Pelindung (MANTAP) di Desa Sedari. Penelitian yang diterbitkan Universitas Padjadjaran pada 2026 mencatat program tersebut telah melakukan penanaman lebih dari 20.000 mangrove selama periode 2023–2026, termasuk melibatkan masyarakat dalam pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan.

Selain abrasi, warga juga menyoroti persoalan status lahan di Desa Sedari yang sebagian besar masih berada dalam kawasan hutan di bawah pengelolaan Perhutani. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan kejelasan agar masyarakat memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonominya sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan lainnya adalah pendangkalan muara Sungai Sedari yang menghambat aliran air dan aktivitas masyarakat. Padahal, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum telah melakukan normalisasi Sungai Cibuaya sejak 6 Maret 2026. Penanganan sepanjang tiga kilometer dilakukan menggunakan ekskavator amfibi, dengan fokus antara lain pada Muara Tanjungsari dan Muara Dobolan di Desa Sedari.

Masyarakat juga berharap adanya dukungan permodalan bagi para petani tambak rumput laut. Menurut warga, akses terhadap modal usaha dan pendampingan menjadi kebutuhan penting untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi pesisir.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Pipik Taufik Ismail mengatakan persoalan kawasan pesisir membutuhkan perhatian serius dan penanganan terpadu dari berbagai tingkatan pemerintahan. Menurutnya, perlindungan lingkungan pesisir harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Penanganan abrasi tidak cukup hanya dengan langkah darurat. Harus ada perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir, penguatan ekosistem mangrove, serta pembangunan infrastruktur pelindung pantai yang tepat. Program-program pemerintah yang sudah ada juga harus dipastikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai persoalan status lahan perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait, termasuk Perhutani dan pemerintah pusat, agar ditemukan solusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Sementara untuk penguatan ekonomi, Pipik mendorong agar petani tambak rumput laut mendapatkan perhatian melalui program pemberdayaan, akses permodalan, dan pendampingan usaha. Menurutnya, masyarakat pesisir tidak hanya membutuhkan perlindungan dari ancaman kerusakan lingkungan, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.

Pipik menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Sedari akan menjadi bahan perjuangan dan dikawal melalui fungsi serta kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ia berharap pembangunan kawasan pesisir Karawang ke depan tidak hanya berorientasi pada penanganan persoalan lingkungan, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupannya pada kawasan pesisir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Pipik Taufik Ismail Didapuk Jadi Pembina Forum Langkah Pemuda, Dorong Gerakan Anak Muda Peduli Lingkungan

KARAWANG – Tokoh muda Karawang, Pipik Taufik Ismail, didaulat...

Reses di Kampung Nelayan, Pipik Taufik Ismail Tampung Aspirasi Mulai Dari Jembatan hingga Normalisasi Muara

KARAWANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik...

Warga Kertamukti Hadapi Persoalan Air Asin dan Infrastruktur Pertanian, Pipik Siap Kawal Aspirasi

KARAWANG – Persoalan infrastruktur pertanian, rumah tidak layak huni...

Reses di Srijaya, Pipik Taufik Ismail Tampung Aspirasi Warga soal PJU hingga Rutilahu

KARAWANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik...