KARAWANG – Persoalan infrastruktur pertanian, rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga keterbatasan akses air bersih menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan reses yang digelar Pipik pada Rabu (18/11/2026). Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, terutama berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pesisir.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebutuhan perbaikan rumah warga yang kondisinya sudah rusak dan tidak lagi layak huni. Selain itu, masyarakat mengusulkan perbaikan jalan usaha tani sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer. Dari total panjang tersebut, baru sekitar 30 persen yang kondisinya dinilai baik, sementara sisanya membutuhkan penanganan agar aktivitas pertanian dan distribusi hasil panen tidak terhambat.

Warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan pintu air pembuangan pada saluran irigasi desa. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengatur aliran dan pembuangan air, terutama ketika terjadi peningkatan debit air pada musim hujan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses air bersih. Sebagai wilayah pesisir, masyarakat Kertamukti menghadapi kondisi sumber air tanah yang cenderung asin sehingga tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan rumah tangga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Pipik mengatakan bahwa persoalan masyarakat pesisir tidak bisa hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga harus dipahami sebagai persoalan pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
“Persoalan yang disampaikan masyarakat Kertamukti ini sangat konkret. Ada kebutuhan rumah layak huni, akses jalan bagi petani, pengelolaan saluran air, sampai ketersediaan air bersih. Semua ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat. Saya akan mengawal aspirasi ini agar bisa ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sesuai kewenangannya,” ujar Pipik.
Terkait persoalan air bersih, Pipik menilai wilayah pesisir membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih spesifik. Kondisi air tanah yang payau atau asin membuat pembangunan sarana air bersih tidak cukup hanya mengandalkan sumur biasa.
“Untuk wilayah pesisir, kebutuhan air bersih harus menjadi perhatian serius. Masyarakat tidak seharusnya terus-menerus kesulitan mendapatkan air yang layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perlu dikaji solusi yang sesuai dengan kondisi geografisnya, misalnya pengembangan jaringan penyediaan air bersih, instalasi pengolahan air, atau teknologi pengolahan air payau. Ini perlu disinergikan dengan pemerintah daerah agar ada solusi yang berkelanjutan,” katanya.
Pipik juga menyoroti pentingnya perbaikan jalan usaha tani dan sarana irigasi sebagai bagian dari upaya memperkuat produktivitas pertanian. Menurutnya, infrastruktur pertanian bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan bagian penting dari rantai ekonomi masyarakat desa.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki sejumlah program yang relevan dengan kebutuhan warga. Pemerintah Kabupaten Karawang, misalnya, menargetkan bantuan perbaikan 2.700 unit rumah tidak layak huni pada 2026. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membuka akses pengajuan bantuan rutilahu melalui fitur Imah Aing pada aplikasi Sapawarga.
“Program pemerintah harus benar-benar bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah memastikan aspirasi dari bawah masuk dalam pembahasan dan perencanaan pembangunan. Saya ingin kebutuhan masyarakat Kertamukti ini tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi terus dikawal agar mendapatkan tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.
Pipik berharap aspirasi masyarakat Desa Kertamukti dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan, mengingat pembangunan kawasan pesisir membutuhkan penanganan yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Baginya, pemerataan pembangunan harus dirasakan hingga ke desa-desa pesisir, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari wilayah administratif, tetapi juga memperoleh akses yang layak terhadap fasilitas dan pelayanan publik.

