Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada 30 Maret 2026 menjadi momentum penting dalam menilai kinerja Pemerintah Provinsi sepanjang tahun anggaran 2025. Agenda utama berupa penyampaian dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga ruang strategis untuk menguji sejauh mana kebijakan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam forum tersebut, Pipik Taufik Ismail tampil sebagai salah satu suara kritis sekaligus konstruktif. Sebagai anggota DPRD yang dikenal aktif mengawal isu pembangunan dan pelayanan publik, ia menyoroti pentingnya evaluasi yang tidak berhenti pada angka-angka laporan, melainkan menyentuh dampak riil di lapangan.
Menurut Pipik, LKPJ harus menjadi instrumen refleksi yang jujur dan terbuka, bukan sekadar formalitas tahunan. Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah daerah seharusnya diukur dari kualitas hidup masyarakat, akses terhadap layanan dasar, serta keberlanjutan program pembangunan.
“LKPJ bukan hanya soal capaian administratif, tetapi sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat. Kita ingin memastikan setiap program memiliki dampak nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Lebih lanjut, Pipik juga menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Ia menilai masih terdapat ruang perbaikan dalam sinkronisasi kebijakan antar sektor, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan penguatan sektor pelayanan publik.
Dalam konteks yang lebih luas, pembahasan LKPJ ini juga mencerminkan dinamika tata kelola pemerintahan daerah yang semakin dituntut transparan dan akuntabel. DPRD, sebagai representasi masyarakat, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah selaras dengan kebutuhan publik.
Pipik, yang juga dikenal sebagai figur yang konsisten mendorong penguatan akuntabilitas publik, melihat momen ini sebagai peluang untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan. Ia mendorong agar hasil evaluasi LKPJ tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran berikutnya.
“Ke depan, kita ingin ada kesinambungan yang kuat antara evaluasi dan kebijakan. Apa yang menjadi catatan hari ini harus menjadi pijakan untuk perbaikan nyata di tahun berikutnya,” tegasnya.
Rapat paripurna ini pada akhirnya bukan hanya menjadi forum evaluasi tahunan, tetapi juga penegasan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
