BANDUNG — Rencana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agronesia mendapat perhatian dari anggota DPRD Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail.
Pipik memberikan masukan sekaligus kritik agar rencana penambahan modal tersebut tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan perusahaan, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat yang akan diterima daerah dan masyarakat.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan dan daerah pemilihan Karawang-Purwakarta, Pipik memiliki perhatian terhadap kebijakan penggunaan anggaran daerah, termasuk dalam hal penyertaan modal kepada BUMD.
Menurut Pipik, penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD harus memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur dan mekanisme pengawasan yang kuat. Anggaran yang berasal dari APBD, menurutnya, perlu dipastikan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Ia menilai sebelum tambahan modal diberikan, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan secara menyeluruh. Mulai dari kebutuhan modal, kinerja usaha, tata kelola, potensi pengembangan hingga kemampuan perusahaan memberikan kontribusi bagi daerah perlu menjadi bahan pertimbangan.
Pipik juga mendorong adanya evaluasi terhadap penggunaan modal yang sebelumnya telah diberikan. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah penyertaan modal yang sudah dilakukan benar-benar menghasilkan perkembangan sesuai dengan tujuan awal.
Bagi Pipik, persoalan utama bukan semata-mata apakah pemerintah daerah perlu memberikan tambahan modal atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan investasi daerah memiliki alasan yang kuat dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penyertaan modal daerah sendiri memiliki dasar hukum dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dapat digunakan untuk pengembangan maupun peningkatan kinerja BUMD. Karena itu, menurut Pipik, keputusan mengenai tambahan modal harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan kinerja perusahaan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pembiayaan.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalitas dalam pengelolaan BUMD. Perusahaan milik daerah harus memiliki tata kelola yang sehat, transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset daerah tetap terjaga.
Pipik berpandangan bahwa BUMD seharusnya mampu menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan perekonomian Jawa Barat. Karena itu, dukungan pemerintah melalui penyertaan modal harus diikuti dengan target bisnis yang realistis serta pengawasan yang berkelanjutan.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi penting untuk memastikan kebijakan penggunaan anggaran daerah tetap berada dalam koridor kepentingan publik. Pembahasan penyertaan modal perlu dilakukan secara terbuka sehingga pemerintah dan DPRD dapat melihat secara jelas alasan, kebutuhan serta proyeksi manfaatnya.
Pipik berharap pembahasan mengenai Agronesia dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Jawa Barat.
Pada akhirnya, penyertaan modal daerah, menurut Pipik, bukan sekadar memindahkan anggaran ke sebuah badan usaha. Kebijakan tersebut harus mampu menghasilkan kinerja, nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Dengan evaluasi yang kuat dan target yang jelas, ia berharap BUMD Jawa Barat dapat semakin sehat dan profesional sehingga tidak terus bergantung pada suntikan modal pemerintah daerah, tetapi mampu berkembang melalui kinerja usahanya sendiri.
