KARAWANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Desa Srijaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, pada 17 November 2026. Sejumlah persoalan infrastruktur lingkungan dan kebutuhan sosial masyarakat menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Dalam dialog bersama warga, beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Tambaksumur, bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kurang mampu, serta pembangunan sarana pemagaran tempat ibadah.
Warga berharap berbagai kebutuhan tersebut dapat diperjuangkan agar memperoleh perhatian pemerintah, mengingat sebagian infrastruktur dasar di wilayah pedesaan dan pesisir masih membutuhkan peningkatan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pipik menyatakan akan menampung dan mengawal setiap usulan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Menurutnya, persoalan pembangunan di kawasan pesisir perlu mendapat perhatian lebih karena berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Persoalan penerangan jalan, misalnya, bukan sekadar soal lampu jalan. Di wilayah pesisir, akses jalan digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, termasuk nelayan yang berangkat maupun pulang melaut pada malam atau dini hari. Karena itu, keberadaan PJU sangat penting untuk mendukung keamanan, mobilitas, dan aktivitas ekonomi warga,” ujar Pipik.

Terkait kebutuhan Rutilahu, Pipik menegaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah harus mendapatkan perhatian melalui program bantuan perbaikan rumah yang tepat sasaran. Ia juga mendorong agar pendataan calon penerima dilakukan secara cermat sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.
Pipik menilai, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen untuk menjawab persoalan tersebut. Pemerintah Kabupaten Karawang pada 2026 menargetkan penanganan 2.700 unit Rutilahu. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membuka akses pengajuan perbaikan rumah melalui fitur Imah Aing pada aplikasi Sapawarga.
“Program pemerintah harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya akan mendorong agar usulan dari masyarakat ini dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi, sesuai kewenangan masing-masing. Jangan sampai warga yang membutuhkan justru tidak terjangkau karena persoalan pendataan atau kurangnya koordinasi,” katanya.
Selain infrastruktur dan perumahan, Pipik turut memberikan perhatian terhadap aspirasi pemagaran tempat ibadah. Menurutnya, fasilitas keagamaan merupakan bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat sehingga kebutuhan sarana pendukungnya juga perlu diperhatikan.
Ia menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda pertemuan formal, melainkan kesempatan bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memastikan aspirasi tersebut masuk dalam perhatian pemerintah.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami catat dan kawal. Tentu ada mekanisme dan kewenangan yang harus ditempuh, tetapi tugas kami adalah memperjuangkan agar kebutuhan masyarakat mendapatkan perhatian dan solusi,” tutur Pipik.
Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat Desa Srijaya, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup warga pesisir, dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

