CIREBON — Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rekonstruksi ruas jalan provinsi Waru–Sumber atau Jalan Fatahillah, Kabupaten Cirebon, pada 16 September 2026.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pekerjaan infrastruktur sekaligus memastikan pembangunan jalan provinsi berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ruas Jalan Waru–Sumber merupakan salah satu akses penting di Kabupaten Cirebon. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menetapkan penanganan rekonstruksi pada ruas tersebut sepanjang sekitar 2,6 kilometer dengan nilai pekerjaan sekitar Rp25,4 miliar.
Rekonstruksi jalan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan provinsi. Perbaikan kondisi jalan diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi di wilayah Cirebon.
Sebagai bagian dari Komisi IV DPRD Jawa Barat yang membidangi pembangunan, termasuk pekerjaan umum dan kebinamargaan, Pipik Taufik Ismail turut melakukan peninjauan lapangan. Bagi DPRD, kunjungan langsung ke lokasi menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
Pipik menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari proses pengerjaannya, tetapi juga dari kualitas hasil akhirnya dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kami ingin memastikan pembangunan jalan ini benar-benar dikerjakan dengan baik, sesuai ketentuan, tepat mutu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan di lapangan penting agar setiap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya,” ujar Pipik.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur jalan memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Jalan yang baik akan mempermudah mobilitas warga sekaligus mendukung kegiatan ekonomi dan distribusi di daerah.
Karena itu, pengawasan DPRD perlu dilakukan secara langsung, tidak hanya melalui pembahasan administratif di tingkat kelembagaan.
“Yang paling penting adalah melihat kondisi di lapangan. Apa yang direncanakan harus sesuai dengan yang dikerjakan, dan hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat,” kata Pipik.
Ruas Waru–Sumber yang dikenal sebagai Jalan Fatahillah merupakan salah satu ruas jalan provinsi di Kabupaten Cirebon yang mendapat penanganan melalui program rekonstruksi.
Berdasarkan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, panjang penanganan ruas tersebut mencapai sekitar 2,6 kilometer, dengan nilai pekerjaan sekitar Rp25,439 miliar.
Pembangunan jalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbaikan permukaan jalan. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan mampu memperlancar pergerakan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di kawasan yang dilalui.
Dalam konteks pembangunan daerah, kualitas jalan juga berkaitan dengan efisiensi perjalanan dan distribusi barang. Karena itu, keberlanjutan pemeliharaan setelah pekerjaan rekonstruksi selesai menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
Komisi IV DPRD Jawa Barat merupakan alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang pembangunan. Ruang lingkupnya antara lain mencakup pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang dan permukiman, perencanaan serta pengendalian pembangunan.
Dengan posisi tersebut, peninjauan lapangan menjadi salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pipik mengatakan, pembangunan yang bersumber dari anggaran daerah pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan masyarakat.
“Kami hadir untuk melihat langsung progresnya, mendengarkan kondisi di lapangan dan memastikan pembangunan ini berjalan sebagaimana mestinya. Infrastruktur yang dibangun pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Peninjauan Jalan Fatahillah juga menunjukkan pentingnya keterlibatan DPRD dalam mengikuti pelaksanaan pembangunan secara langsung. Dengan melihat kondisi di lapangan, berbagai persoalan teknis maupun kebutuhan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
Bagi masyarakat, keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan tidak hanya membuat perjalanan menjadi lebih nyaman, tetapi juga memberikan dampak terhadap kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari.
Rekonstruksi Jalan Waru–Sumber pun diharapkan dapat diselesaikan dengan memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta keberlanjutan pemeliharaan sehingga manfaat infrastrukturnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
