Upaya pemerataan akses energi di Jawa Barat terus menunjukkan progres positif. Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Cabang Dinas ESDM Wilayah Pelayanan III Purwakarta. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan program strategis, khususnya Listrik Desa (Lisdes), berjalan tepat sasaran.
Salah satu sorotan utama datang dari Pipik Taufik Ismail, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat yang aktif mengawal program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam monitoring tersebut, ia menegaskan bahwa realisasi program Lisdes tahun 2025 di wilayah daerah pemilihannya menunjukkan capaian signifikan.
Untuk Kabupaten Karawang, program Lisdes telah menjangkau 710 penerima manfaat. Sementara di Kabupaten Purwakarta, jumlah penerima bahkan mencapai 1.408. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau secara optimal.
Pipik menilai capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar program ini benar-benar memberikan dampak jangka panjang.
“Program listrik desa bukan hanya soal penerangan, tetapi tentang membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat. Kami di DPRD akan terus mengawal agar implementasinya tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Pipik dengan tegas.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan program Lisdes bagi 1.370 penerima di wilayah Karawang dan Purwakarta. Alokasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan listrik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur energi di tingkat desa.
Dengan latar belakangnya sebagai legislator yang fokus pada isu lingkungan dan energi, Pipik terus memperkuat posisinya sebagai penggerak kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Perannya dalam memastikan transparansi dan efektivitas program menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat diharapkan semakin solid. Program Lisdes bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi bagian dari strategi besar menuju Jawa Barat yang lebih terang, mandiri energi, dan berdaya saing tinggi.
