Karawang | dewasenanews.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X (Kabupaten/Kota Karawang dan Purwakarta) dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., MM., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Cikande, RW 01/RW 03, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jumat (06/03/2026) siang.
Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat yang dihadiri aparatur pemerintah desa, Ketua PAC dan pengurus ranting DPC PDI Perjuangan Kecamatan Cilebar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta warga setempat.
Dalam kesempatan itu, Pipik menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mengusulkan berbagai kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah maupun provinsi. Menurutnya, berbagai persoalan di tingkat lingkungan harus mulai diinventarisasi sejak dari tingkat dusun agar dapat diperjuangkan dalam program pembangunan pemerintah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Pipik adalah pengelolaan kebersihan lingkungan di desa-desa wilayah Kecamatan Cilebar. Ia mendorong setiap dusun agar mempersiapkan Peraturan Dusun (Perdus) sebagai dasar pengajuan bantuan sarana kebersihan berupa gerobak sampah.
“Untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Cilebar, silakan mempersiapkan Peraturan Dusun (Perdus). Ajukan kepada saya untuk kebutuhan gerobak sampah, nanti akan saya dorong kembali ke tingkat provinsi agar bisa direalisasikan,” ujar Pipik di hadapan warga.
Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas pendukung seperti gerobak sampah di setiap dusun, diharapkan sistem pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dapat berjalan lebih tertib dan efektif.
Selain membahas persoalan kebersihan lingkungan, Pipik juga menyampaikan rencana program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang, yakni pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL).
Program tersebut, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta aktivitas masyarakat pada malam hari, khususnya di wilayah-wilayah yang masih minim penerangan.
“Insya Allah pada tahun 2027 nanti provinsi akan mengeluarkan program PJU dan PJL. Mari kita bersama-sama menerangi Kabupaten Karawang, jangan sampai masih ada wilayah yang gelap dan membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan penerangan jalan memiliki peran penting tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang terang akan memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari serta dapat mengurangi potensi tindak kriminalitas.
Dalam kegiatan tersebut, Pipik juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di lingkungan masing-masing. Menurutnya, aspirasi dari masyarakat merupakan bahan penting bagi wakil rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan yang tepat sasaran.
Ia juga menekankan bahwa berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur lingkungan hingga pengembangan usaha masyarakat, perlu mendapat perhatian bersama agar dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
“Saya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak segan menyampaikan aspirasi apa pun, mulai dari kebutuhan lingkungan sampai pengembangan UMKM. Semoga semuanya bisa kita perjuangkan agar ke depan dapat terealisasi,” ungkapnya.
Dalam sesi dialog yang berlangsung interaktif, sejumlah warga turut menyampaikan berbagai pertanyaan dan aspirasi kepada Pipik. Salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah terkait program Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pendidikan.
Warga mempertanyakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang belakangan ramai dibicarakan dan disebut-sebut dapat berpengaruh terhadap operasional sekolah, baik negeri maupun swasta.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya terkait kejelasan honorarium bagi para guru honorer yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Beberapa warga berharap DPRD Provinsi Jawa Barat dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada dunia pendidikan, terutama dalam menjamin kesejahteraan tenaga pendidik serta keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Pipik menyatakan akan menampung seluruh masukan dari masyarakat untuk kemudian disampaikan dan dibahas dalam forum DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia berharap aspirasi yang disampaikan warga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, wakil rakyat, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang, khususnya di wilayah Kecamatan Cilebar.
(Ikbal/dsn)
