KARAWANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pipik Taufik Ismail menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Jatirasa Barat, Kelurahan Karawangpawitan, Kabupaten Karawang, Sabtu (8/3/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk membahas langsung berbagai persoalan pembangunan yang dirasakan warga.
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari kalangan perempuan, pemuda, hingga pengurus Karang Taruna setempat. Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh partisipasi. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka rasakan di lingkungan tempat tinggalnya.
Dalam kesempatan itu, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pembangunan daerah. Menurutnya, partisipasi warga merupakan elemen utama untuk memastikan program pembangunan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan pembangunan tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga legislatif saja. Masyarakat justru memiliki posisi yang sangat penting karena merekalah yang langsung merasakan dampak dari setiap kebijakan dan program pembangunan di daerah,” ujar Pipik di hadapan warga.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan masukan maupun kritik merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Dengan adanya komunikasi terbuka antara warga dan pemerintah, berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga Jatirasa Barat mengeluhkan kondisi sanitasi lingkungan yang dinilai masih belum optimal. Mereka menyampaikan bahwa wilayah Karawangpawitan kerap mengalami genangan bahkan banjir meskipun curah hujan tidak terlalu tinggi.
Menurut warga, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan sistem drainase yang kurang memadai serta belum adanya pembenahan serius di sektor sanitasi lingkungan. Akibatnya, setiap hujan turun, air mudah meluap dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Menanggapi keluhan tersebut, Pipik menyatakan bahwa persoalan sanitasi dan drainase merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menilai perbaikan infrastruktur lingkungan menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah banjir sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Masalah sanitasi dan drainase ini tidak bisa dianggap sepele. Ketika sistem saluran air tidak berjalan baik, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Saya akan membawa aspirasi ini untuk dibahas lebih lanjut agar ada perhatian serius dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain persoalan lingkungan, warga juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan lebih besar terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut mereka, banyak warga yang memiliki usaha rumahan, namun masih membutuhkan bantuan dalam bentuk pembinaan, permodalan, maupun akses pemasaran.
Pipik menilai aspirasi tersebut sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Ia menegaskan bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai tulang punggung ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“UMKM adalah sektor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah perlu hadir memberikan fasilitasi, baik dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, maupun pemasaran produk. Jika UMKM tumbuh, maka ekonomi masyarakat juga akan ikut bergerak,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat, Pipik berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia juga memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan penting dalam fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan di tingkat provinsi.
Melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung di tengah masyarakat, Pipik berharap hubungan antara wakil rakyat dan warga dapat semakin kuat. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat lebih cepat ditangani melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif.
“Bagi saya, turun langsung mendengar masyarakat adalah bagian penting dari tugas sebagai wakil rakyat. Dari sinilah kita bisa memahami persoalan secara nyata dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Pipik.
(Nur/DSN)
