Karawang – Komitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat kembali ditegaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Karawang Barat (6 Juli 2026).
Dalam forum yang berlangsung hangat dan penuh dialog, berbagai persoalan strategis disampaikan langsung oleh masyarakat dan pemerintah kecamatan. Mulai dari kebutuhan pembangunan sekolah menengah atas (SMA) negeri, penanganan banjir akibat luapan Sungai Citarum, hingga penguatan pembangunan daerah menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
Pipik menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan tugas sebagai legislator, tetapi juga memastikan setiap aspirasi warga mendapatkan ruang untuk diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan yang sesuai.
“Saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami catat, kami kawal, dan kami perjuangkan sesuai kewenangan di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten,” ujar Pipik.
Salah satu aspirasi yang mengemuka datang dari Pemerintah Kecamatan Karawang Barat mengenai kebutuhan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah tersebut. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan layanan pendidikan, keberadaan sekolah negeri dinilai sangat mendesak agar akses pendidikan menengah semakin mudah dijangkau masyarakat.
Pipik menyatakan bahwa sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus terus diperkuat. Menurutnya, usulan tersebut akan menjadi salah satu prioritas yang akan dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi.
Selain pendidikan, persoalan banjir akibat luapan Sungai Citarum juga menjadi keluhan utama masyarakat. Warga berharap adanya langkah konkret untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini mengganggu aktivitas, merusak permukiman, serta berdampak pada perekonomian warga.
Menanggapi hal tersebut, Pipik menegaskan bahwa persoalan banjir memerlukan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami akan mendorong koordinasi lintas pemerintah agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar mampu mengurangi risiko banjir bagi masyarakat,” katanya.
Pipik menjelaskan bahwa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian dari fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, termasuk mengawasi penggunaan anggaran yang berasal dari Bantuan Provinsi (Banprov) agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pengawasan bukan hanya dilakukan melalui rapat di gedung legislatif, tetapi juga dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil sekaligus mendengar masukan dari masyarakat.
Camat Karawang Barat, Agus Somantri, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pipik Taufik Ismail. Ia berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan di wilayah Karawang Barat.
Kehadiran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di tengah masyarakat, menurutnya, menjadi bentuk perhatian sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi.
