Karawang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Karawang–Purwakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Kegiatan ini menjadi forum dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Acara dihadiri oleh aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, jajaran pengurus PDI Perjuangan tingkat PAC dan ranting, serta ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka. Suasana berlangsung hangat dan interaktif, mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi yang dinilai menjadi kebutuhan prioritas. Usulan yang mengemuka meliputi pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), perbaikan jalan lingkungan, pembangunan jalan japak, turap penahan tanah, saluran drainase, hingga peningkatan infrastruktur dasar lainnya untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Bagi Pipik Taufik Ismail, kegiatan pengawasan tidak hanya menjadi bagian dari tugas konstitusional DPRD, tetapi juga merupakan sarana untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas harus diawali dengan mendengarkan langsung suara masyarakat. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Pipik menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Infrastruktur yang layak, pelayanan publik yang berkualitas, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan struktur partai di tingkat bawah. Kehadiran pengurus PAC dan ranting diharapkan semakin memperkuat fungsi organisasi sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan proses pengambilan kebijakan di tingkat legislatif maupun pemerintah daerah.
