Karawang – Pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata. Lebih dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan warga.
Pesan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Dusun Tengah II, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Sabtu (27/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari lapangan.
Dalam kesempatan itu, Pipik menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan instrumen penting untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai anggota DPRD, saya memiliki tanggung jawab memastikan program yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu saya hadir langsung untuk mendengar, melihat, dan mencatat berbagai persoalan yang dihadapi warga agar dapat diperjuangkan sesuai kewenangan,” ujar Pipik.
Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang memungkinkan berbagai persoalan pembangunan diketahui secara langsung. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun alokasi anggaran dapat dievaluasi berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Dialog berlangsung hangat dengan dihadiri aparatur Pemerintah Desa Telukbango, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Batujaya beserta jajaran, serta ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan.
Berbagai aspirasi yang mengemuka mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah. Warga berharap adanya percepatan pembangunan infrastruktur desa, peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU), bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dukungan pompa air bagi sektor pertanian, hingga penguatan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pipik memastikan seluruh masukan tersebut tidak akan berhenti sebagai catatan kegiatan, melainkan akan menjadi bahan perjuangan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Setiap aspirasi masyarakat memiliki nilai yang sama pentingnya. Tugas kami adalah mengawal agar kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat dapat diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan dan penganggaran yang berlaku. Pengawasan bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawasi jalannya pembangunan di lingkungan masing-masing. Menurut Pipik, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan pengawasan secara konstruktif.
Bagi Pipik, komunikasi yang terbuka antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pembangunan yang merata hingga ke tingkat desa.
Melalui kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini, Pipik Taufik Ismail menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, mengawal penggunaan anggaran publik, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup warga Karawang dan Purwakarta.
