Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan posisinya sebagai lokomotif investasi nasional. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini tercatat mencapai Rp296,8 triliun, melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional.
Data Kementerian Investasi/BKPM RI menunjukkan, realisasi investasi Jawa Barat pada 2025 mencapai 109,9 persen dari target. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp251,14 triliun. Secara persentase, pertumbuhan investasi Jawa Barat tercatat naik sekitar 18,21 persen secara tahunan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai capaian tersebut menjadi sinyal positif di tengah situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, derasnya arus investasi menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Jawa Barat masih sangat kuat.
“Realisasi investasi yang melampaui target ini menandakan bahwa Jawa Barat tetap dipercaya investor. Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga bukti bahwa iklim investasi di Jawa Barat relatif aman dan kondusif,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan, keberhasilan Jawa Barat menarik investasi tidak lepas dari kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Upaya menciptakan iklim investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah dunia usaha terus dilakukan agar investasi yang masuk memberikan manfaat jangka panjang.
Dari sisi komposisi, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 relatif seimbang. Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat mencapai Rp147,02 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berada di angka Rp149,8 triliun. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak hanya ditopang oleh modal asing, tetapi juga diperkuat oleh pelaku usaha nasional.
Menurut Dedi Mulyadi, kondisi tersebut menjadi indikator penting bahwa fondasi ekonomi Jawa Barat cukup kokoh. Ketergantungan pada investasi asing dapat diminimalkan karena dunia usaha dalam negeri juga tumbuh dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap besarnya investasi yang masuk dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Investasi diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, serta menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Di wilayah industri seperti Karawang, Bekasi, dan Purwakarta, investasi diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, tetapi juga memberi efek domino bagi sektor pendukung, mulai dari jasa, logistik, hingga perdagangan lokal. Sementara di wilayah nonindustri, investasi diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi berbasis potensi daerah.
Untuk menjaga momentum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen terus melakukan pembenahan. Penyederhanaan perizinan, pemangkasan birokrasi, serta penguatan infrastruktur pendukung investasi menjadi fokus utama. Pembangunan kawasan industri, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta perbaikan layanan publik dinilai menjadi kunci agar investasi tetap tumbuh sehat.
Namun demikian, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keterbukaan terhadap investasi harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kearifan lokal. Ia memastikan setiap investasi yang masuk akan diarahkan agar selaras dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
“Jawa Barat terbuka bagi investasi, tetapi prinsipnya jelas: investasi harus berpihak pada rakyat, menjaga lingkungan, dan memberi manfaat nyata bagi daerah,” tegasnya.
Dengan capaian investasi yang terus meningkat, Jawa Barat tidak hanya berperan sebagai tujuan utama investor, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar inklusif dan dirasakan merata oleh masyarakat di seluruh penjuru Jawa Barat.
(DSN)
