KARAWANG — Pemerintah Kabupaten Karawang kini kembali menegaskan harapannya kepada Pemerintah Pusat setelah janji bantuan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau lokasi banjir di Karawang pada Senin, 19 Januari 2026 lalu belum terealisasi sampai akhir pekan ini. Janji tersebut mencakup pengiriman bantuan kebutuhan dasar, penyediaan toilet portabel untuk pengungsi, serta perbaikan rumah warga yang rusak akibat terjangan banjir.
Dalam kunjungan itu, Wapres Gibran menyampaikan secara langsung kepada warga dan aparat daerah bahwa akan ada dukungan dari pemerintah pusat untuk meringankan beban warga terdampak banjir. Pernyataan tersebut sempat menguatkan harapan masyarakat Karawang yang sejak awal Januari 2026 lalu terendam banjir akibat curah hujan tinggi serta meluapnya sejumlah sungai. Hingga kini, banjir masih menyisakan sejumlah kecamatan yang belum pulih sepenuhnya, dan warga masih menunggu bantuan yang dijanjikan.
Namun, hingga hari ini bantuan tersebut belum diterima oleh warga atau disalurkan melalui jalur pemerintah daerah. Wakil Bupati Karawang, Maslani, menegaskan bahwa pihak Pemkab telah menindaklanjuti permintaan pendataan korban dan kebutuhan seperti yang diminta Wapres, tetapi sampai saat ini komunikasi dengan pihak istana maupun protokol pemerintahan pusat sulit dilakukan.
“Kami sudah lengkap melakukan pendataan kebutuhan warga terdampak banjir sesuai arahan, baik kebutuhan dasar, WC portabel, maupun rumah warga yang perlu diperbaiki. Namun realisasinya sampai sekarang belum terlihat. Kami berharap janji itu segera direalisasikan karena warga sangat membutuhkannya,” ujar Maslani kepada wartawan di Karawang pada Rabu (21/1/2026).
Menurut Maslani, pendataan yang dilakukan Pemkab tidak hanya berbasis jumlah warga terdampak, tetapi juga mencakup jenis bantuan yang benar-benar diperlukan di lapangan, seperti sanitasi sehat untuk pengungsi dan perbaikan rumah yang rusak. Meski kini kondisi banjir telah mulai surut di beberapa wilayah, dampak sosial-ekonomi masih dirasakan keluarga yang harus tinggal di pengungsian atau menetap di rumah yang belum layak huni.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang sekaligus Sekretaris Daerah, Asep Aang Rahmatullah, menambahkan bahwa meskipun banjir yang paling parah kini berangsur menurun, akses air bersih, sanitasi, dan perbaikan infrastruktur rumah menjadi kebutuhan penting yang harus segera diatasi. Di tengah kondisi tersebut, warga sangat menunggu dukungan dari pemerintah pusat sebagai bagian dari komitmen yang telah diucapkan.
Mayoritas korban banjir di Karawang berasal dari kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah: buruh pabrik, petani kecil, serta pelaku usaha mikro yang produktivitasnya terganggu akibat banjir dan kerusakan rumah. Di petakan oleh BPBD, sejumlah kecamatan seperti Karawang Barat, Telukjambe, dan Tanjungpura masih berjuang memulihkan aktivitas harian mereka setelah tergenang banjir beberapa hari sebelumnya.
Dalam konteks tata kelola bencana, janji bantuan semacam fasilitas sanitasi dan perbaikan rumah sangat krusial karena membantu mempercepat pemulihan sosial dan mencegah risiko kesehatan di pengungsian atau lingkungan pascabanjir. Kebutuhan ini juga beririsan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan resilience atau ketahanan masyarakat terhadap bencana banjir yang sudah berulang kali melanda sejumlah wilayah Karawang selama musim hujan.
Menanggapi tantangan koordinasi antara Pemkab Karawang dan pihak istana, sejumlah pengamat menyarankan perlu ada kanal komunikasi khusus yang lebih responsif antara daerah terdampak dengan pemerintah pusat untuk memastikan janji bantuan dapat segera diimplementasikan. Hal ini penting agar ketidakpastian penyaluran bantuan tidak memperburuk kondisi sosial ekonomi warga di daerah yang masih dalam fase pemulihan.
Permintaan penagihan janji bantuan ini menunjukkan tekad pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak warganya di tingkat pusat, sekaligus mempertegas peran Pemkab Karawang sebagai ujung tombak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan momentum komunikasi yang lebih intensif dan koordinasi lintas lembaga, diharapkan bantuan yang dijanjikan bisa segera tiba dan meringankan beban warga terdampak banjir di Karawang.
(DSN)
