MAJALENGKA — Panitia Khusus (Pansus) XIX DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu (7/10/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pendalaman materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan kedua atas regulasi pembentukan BUMD pengelola Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity.
Anggota DPRD Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, turut mengikuti kunjungan bersama jajaran Pansus XIX. Rombongan diterima langsung oleh direktur BIJB untuk membahas pengembangan perusahaan daerah yang mengelola aset strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.
Pembahasan berfokus pada penguatan landasan hukum bagi pengelolaan BIJB dan pengembangan kawasan Kertajati Aerocity. Agenda ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi yang diharapkan dapat mendukung tata kelola perusahaan, pengembangan usaha, serta optimalisasi manfaat ekonomi bandara bagi Jawa Barat.
Perkuat Landasan Hukum Pengelolaan Kertajati
Pansus XIX dibentuk DPRD Jawa Barat untuk membahas perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity.
Perubahan regulasi tersebut berkaitan dengan pembahasan permodalan BIJB dan peluang masuknya investor strategis. Pansus XIX dijadwalkan bekerja sejak 30 September hingga 5 November 2026.
Dalam konteks tersebut, kunjungan ke Kertajati menjadi salah satu langkah untuk memperoleh informasi langsung mengenai kondisi perusahaan dan kebutuhan pengembangan ke depan. Masukan dari pengelola diperlukan agar pembahasan regulasi mempertimbangkan aspek kelembagaan, bisnis, permodalan, serta keberlanjutan pengembangan kawasan.
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) merupakan BUMD yang dibentuk melalui Perda Nomor 22 Tahun 2013. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab dalam pembangunan sisi darat dan pengembangan kawasan bandara yang terintegrasi dengan Kertajati Aerocity.
Kertajati Aerocity dan Potensi Ekonomi Daerah
Pengembangan bandara tidak hanya berkaitan dengan layanan penerbangan, tetapi juga dengan potensi pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Konsep aerocity mengintegrasikan aktivitas bandara dengan pengembangan kawasan ekonomi, bisnis, dan infrastruktur pendukung.
Karena itu, penguatan tata kelola BIJB menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mendorong optimalisasi aset daerah. Kerangka regulasi yang jelas diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan perusahaan, membuka ruang kerja sama investasi sesuai ketentuan, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan BUMD.
Sebagai anggota Pansus XIX, Pipik Taufik Ismail turut terlibat dalam proses pendalaman regulasi tersebut. Pembahasan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Jawa Barat, khususnya dalam memastikan perubahan peraturan daerah memiliki dasar pertimbangan yang memadai. Pipik mengatakan bahwa penguatan regulasi BIJB harus diarahkan pada tata kelola perusahaan yang sehat, profesional, dan akuntabel.
“Kita ingin pengembangan Bandara Kertajati dan Aerocity dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi Jawa Barat, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah sebagai pemilik BUMD,” ujar Pipik.
Melalui pembahasan bersama pengelola BIJB, Pansus XIX diharapkan dapat menghimpun masukan untuk menyempurnakan substansi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Keputusan mengenai perubahan regulasi dan skema pengembangan perusahaan tetap harus melalui proses pembahasan serta persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, revisi regulasi BIJB bukan hanya menyangkut perubahan aturan kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan aset daerah agar lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.
