BOGOR — Pemberdayaan komunitas masyarakat menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Khusus (Pansus) XXI DPRD Provinsi Jawa Barat dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bogor, Rabu (14/10/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, turut mengikuti agenda pembahasan tersebut bersama Pansus XXI. Kunjungan ini menjadi bagian dari proses pendalaman materi regulasi yang diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menangani persoalan sampah di Jawa Barat.
Pembahasan pemberdayaan komunitas dinilai penting karena pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan dan pemrosesan di tempat pembuangan akhir (TPA). Pengurangan sampah perlu dimulai dari sumbernya, termasuk melalui pemilahan sampah rumah tangga, penguatan bank sampah, kegiatan daur ulang, dan pengembangan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan.
Komunitas Perlu Dukungan dan Kepastian Regulasi
Raperda tentang Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah merupakan inisiatif yang dibahas DPRD Jawa Barat untuk memperkuat posisi komunitas sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sampah.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Jawa Barat telah mengusulkan regulasi tersebut dengan menyoroti kebutuhan pengakuan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta akses terhadap pendanaan dan sarana-prasarana bagi komunitas pengelola sampah. Usulan tersebut dijelaskan sebagai upaya memperkuat dukungan pemerintah terhadap kelompok masyarakat, termasuk bank sampah dan kelompok swadaya yang bekerja mengurangi sampah dari tingkat hulu.
Melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, Pansus XXI dapat menghimpun gambaran mengenai kondisi pengelolaan sampah, peran komunitas, serta kebutuhan dukungan kebijakan agar rancangan regulasi yang disusun sesuai dengan persoalan di lapangan.
Pipik: Pengelolaan Sampah Membutuhkan Keterlibatan Masyarakat
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail memiliki ruang untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup. Pemberdayaan komunitas menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar penanganan sampah tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat. Komunitas yang selama ini bergerak di lapangan perlu mendapat dukungan, pembinaan, dan akses terhadap sarana yang memadai agar upaya pengurangan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.”
Penguatan komunitas diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan regulasi, pembinaan yang berkesinambungan, serta koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dan kelompok masyarakat.
Pembahasan Pansus XXI menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan kebijakan tersebut. Hasil pendalaman bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Melalui regulasi yang tepat, pemberdayaan komunitas diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sukarela, tetapi berkembang menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terorganisasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat.
