KARAWANG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, mendorong mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi pengamat politik, tetapi turut mengambil peran dalam proses pembentukan kebijakan publik. Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi pemateri dalam kegiatan Sekolah Legislatif Mahasiswa yang diselenggarakan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Kamis (8/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pipik hadir bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi V, Hasbullah, serta Dian Suryana atau Bung Dian, praktisi hukum sekaligus akademisi.
Mengangkat tema Meneguhkan Legislator Muda: Cerdas, Kritis, Berintegritas untuk Mewujudkan Legislasi yang Inklusif dan Berdaya Guna, materi yang disampaikan Pipik menekankan pentingnya membangun generasi muda yang memahami proses legislasi, mampu membaca persoalan masyarakat, dan memiliki keberanian untuk mengawal kepentingan publik melalui jalur yang konstruktif.
Menurut materi yang disiapkannya, politik tidak semata-mata berkaitan dengan kontestasi dan kemenangan dalam pemilihan umum. Politik juga menyangkut siapa yang menentukan aturan, kebijakan, dan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Mahasiswa Perlu Memahami Cara Kebijakan Dibentuk
Pipik mengajak mahasiswa melihat berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka, mulai dari biaya pendidikan, harga tempat tinggal, transportasi publik, kesempatan kerja, pencemaran lingkungan, hingga perlindungan data pribadi dan perubahan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan buatan.
Berbagai persoalan tersebut, menurut kerangka materi yang disampaikannya, menunjukkan bahwa mahasiswa bukan hanya pihak yang terdampak kebijakan, melainkan juga dapat berperan dalam merumuskan solusi.
Untuk itu, mahasiswa perlu memahami fungsi utama lembaga legislatif, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan pertanggungjawaban kepada publik.
“Mahasiswa jangan hanya membaca berita tentang peraturan daerah. Mahasiswa harus belajar membaca draf peraturan daerah,” demikian salah satu pesan kunci dalam materi Sekolah Legislatif Mahasiswa yang disiapkan Pipik.
Pemahaman tersebut dinilai penting agar mahasiswa mampu menilai kebijakan secara lebih mendalam, bukan sekadar menerima informasi atau memberikan penilaian berdasarkan opini yang berkembang di ruang publik.
Cerdas dan Kritis Harus Berbasis Data
Dalam materi tersebut, Pipik menekankan bahwa legislator muda perlu memiliki kemampuan membaca data, memahami hukum, menganalisis kebijakan, memahami perkembangan digital, serta mengerti konsekuensi anggaran.
Ia juga mendorong mahasiswa membangun tradisi berpikir kritis dengan menguji setiap klaim melalui bukti, memeriksa asumsi yang mendasarinya, dan menilai dampak kebijakan terhadap kelompok yang memperoleh manfaat maupun yang berpotensi menanggung kerugian.
Salah satu contoh yang diangkat adalah posisi Karawang sebagai daerah industri sekaligus lumbung pangan. Menurut pendekatan yang ditawarkan dalam materi itu, mahasiswa perlu mempertanyakan apakah pertumbuhan investasi secara otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata.
Pertanyaan yang perlu diajukan mencakup jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, dampak lingkungan, perlindungan lahan pertanian, serta besarnya nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat setempat.
Pendekatan tersebut menempatkan mahasiswa bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai pihak yang mampu menyusun analisis dan menawarkan alternatif kebijakan berdasarkan data.
Partisipasi Publik Harus Bermakna
Pipik juga mengangkat pentingnya legislasi yang inklusif. Dalam proses pembentukan peraturan, masyarakat tidak cukup hanya diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Masukan mereka juga perlu dipertimbangkan, disertai penjelasan mengenai bagaimana masukan tersebut ditindaklanjuti.
Prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation menjadi salah satu pokok bahasan dalam materi tersebut. Prinsip ini mencakup hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, dan hak memperoleh penjelasan atas hasilnya.
Dalam konteks kehidupan kampus, mahasiswa dapat menerapkan pendekatan serupa ketika menghadapi persoalan organisasi, pelayanan pendidikan, maupun kebijakan yang memengaruhi kehidupan akademik.
Penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk riset, advokasi, dialog, konsultasi publik, pengawasan, dan jalur hukum sesuai kebutuhan.
Integritas Menjadi Fondasi Legislator Muda
Selain kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis, integritas menjadi aspek penting yang ditekankan Pipik. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai sikap menolak korupsi, tetapi juga konsistensi antara ucapan dan tindakan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta keberanian mempertahankan keputusan yang benar.
Materi tersebut turut mengingatkan mahasiswa terhadap sejumlah godaan dalam kehidupan politik dan organisasi, seperti mengejar popularitas semata, membenarkan kelompok sendiri tanpa menguji bukti, bersikap transaksional, serta hanya mencari informasi yang mendukung pendapat pribadi.
Sebagai latihan praktis, mahasiswa diajak menjalankan tantangan kebijakan selama tujuh hari. Mereka dapat memilih satu persoalan di Karawang, mengumpulkan data, mewawancarai masyarakat, memetakan regulasi, membandingkan alternatif solusi, kemudian menyusun policy brief untuk dipresentasikan kepada pengambil kebijakan.
Melalui pendekatan ini, Sekolah Legislatif Mahasiswa diarahkan menjadi ruang pembelajaran yang menghubungkan teori demokrasi dengan praktik penyelesaian masalah publik.
Pesan akhirnya jelas: generasi muda tidak harus menunggu hingga menduduki jabatan politik untuk belajar menjadi legislator. Kemampuan membaca persoalan, menguji kebijakan, memperjuangkan kelompok yang kurang terwakili, dan menawarkan solusi dapat mulai dibangun sejak menjadi mahasiswa.
