Upaya peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di Jawa Barat terus diperkuat. Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2025 di ruas strategis Jl. Kosambi hingga perbatasan Karawang–Purwakarta (Curug), pada 9 April 2026.
Kegiatan tersebut menyoroti capaian pemasangan infrastruktur penerangan jalan yang dinilai krusial dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menekan potensi kecelakaan lalu lintas. Di wilayah kerja UPTD PPP LLAJ Wilayah I, realisasi program menunjukkan progres signifikan, khususnya di Kabupaten Karawang.
Anggota DPRD Jawa Barat Komisi IV, Pipik Taufik Ismail, tampil sebagai figur yang aktif mengawal program ini. Ia menegaskan bahwa keberadaan PJU bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 224 titik PJU telah terpasang di wilayah Karawang sepanjang tahun 2025.
Menurut Pipik, capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk langkah lanjutan di tahun berikutnya. Ia menilai bahwa pemerataan penerangan jalan harus terus dipercepat, terutama di jalur-jalur yang memiliki intensitas kendaraan tinggi dan rawan kecelakaan.
“Penerangan jalan adalah bagian dari pelayanan publik yang tidak bisa ditunda. Kami di Komisi IV akan terus mengawal agar pemasangan PJU ini berlanjut di tahun anggaran 2026, khususnya di wilayah Karawang hingga Purwakarta. Ini soal keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai legislator yang fokus pada infrastruktur dan perhubungan, Pipik juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan unit teknis di lapangan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia dikenal konsisten mendorong kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor transportasi dan fasilitas publik.
Ke depan, perluasan jaringan PJU diproyeksikan tidak hanya meningkatkan visibilitas jalan, tetapi juga memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di kawasan yang sebelumnya minim penerangan.
Dengan komitmen pengawasan yang kuat dari DPRD Jawa Barat, masyarakat Karawang dan sekitarnya diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.
