CIREBON — Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, rombongan Komisi IV melakukan pertemuan strategis dengan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon pada 3 April 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengelolaan jalan dan jembatan di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Fokus utama pembahasan mencakup efektivitas program pemeliharaan, percepatan perbaikan infrastruktur, serta optimalisasi anggaran agar berdampak langsung bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan. Ia dikenal sebagai legislator yang konsisten mendorong peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor infrastruktur.
Dalam forum tersebut, Pipik menyoroti bahwa kualitas jalan dan jembatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut konektivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan dampak nyata. Infrastruktur jalan dan jembatan adalah urat nadi ekonomi daerah, sehingga pengelolaannya harus profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Pipik dengan nada tegas.
Lebih lanjut, ia juga mendorong UPTD untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor serta memanfaatkan data dan teknologi dalam perencanaan maupun pemeliharaan infrastruktur. Menurutnya, pendekatan berbasis data akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan secara lebih akurat.
Pembahasan LKPJ ini menjadi bagian dari upaya DPRD dalam memastikan bahwa program pemerintah daerah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kualitas hasil pembangunan di lapangan.
Dengan pengawasan yang semakin ketat dan kolaborasi yang diperkuat, Komisi IV DPRD Jawa Barat optimistis pengelolaan infrastruktur di wilayah Cirebon dapat terus ditingkatkan. Pipik Taufik Ismail menutup dengan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
