Karawang – Rencana pembangunan Kawasan Intan Industrial Park (KIIP) di Kecamatan Ciampel kembali menjadi perhatian publik. Berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, legislatif, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat terdampak, berkumpul dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Rencana Pengembangan Kawasan Intan Industrial Park: Dampak Ekologis, Tata Ruang, dan Hak Agraria Masyarakat” yang diselenggarakan di Karawang pada Rabu, 8 Juli 2026. Forum ini menjadi ruang dialog multipihak untuk membahas berbagai persoalan strategis terkait pengembangan kawasan industri tersebut.
FGD yang digagas oleh Rhizoma Indonesia bersama Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK) menyoroti empat isu utama, yaitu perlindungan kawasan resapan air, kepastian tata ruang, transparansi proses perizinan lingkungan, serta penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di wilayah Ciampel. Para peserta sepakat bahwa pembangunan kawasan industri harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
Berbagai pemateri memaparkan pandangannya dari beragam perspektif. Dari sisi lingkungan, kawasan Ciampel dinilai memiliki fungsi strategis sebagai kawasan resapan air yang perlu mendapat perlindungan. Sementara dari aspek agraria, muncul pembahasan mengenai sejarah status lahan, proses penataan kawasan hutan, hingga pentingnya penyelesaian konflik agraria secara adil sebelum pembangunan dilanjutkan. Di sisi lain, pemerintah daerah menjelaskan bahwa proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan setiap perubahan pemanfaatan ruang harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu narasumber dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, menegaskan bahwa pembangunan industri merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, pembangunan tidak boleh mengesampingkan aspek lingkungan hidup, kepastian hukum, serta hak-hak masyarakat yang terdampak.
“Pembangunan kawasan industri tentu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerja. Namun, prosesnya harus berjalan sesuai regulasi, memperhatikan tata ruang yang berlaku, menjaga keseimbangan ekologis, serta memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum dan ruang untuk menyampaikan aspirasinya,” ujar Pipik.
Menurutnya, dialog seperti FGD menjadi sarana penting untuk mempertemukan berbagai perspektif sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
“Forum seperti ini sangat penting karena menghadirkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan warga dalam satu ruang diskusi. Dengan komunikasi yang terbuka, kita dapat mencari solusi terbaik yang mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat,” tambahnya.
Pipik juga mengingatkan bahwa setiap perubahan tata ruang memiliki mekanisme yang harus dilalui secara bertahap, mulai dari penyusunan kajian akademik, pembahasan lintas sektor, hingga persetujuan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Karena itu, ia menilai seluruh proses harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam FGD bahwa Kabupaten Karawang masih mengacu pada RTRW Tahun 2013 sembari menunggu proses revisi yang sedang dibahas.
Selain membahas aspek tata ruang, forum juga menyoroti pentingnya transparansi dokumen lingkungan, penyelesaian konflik agraria, dan partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan agar pembangunan kawasan industri tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial bagi masyarakat sekitar.
Melalui FGD ini, para peserta berharap rencana pengembangan KIIP dapat dikawal secara terbuka, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Dialog yang konstruktif dinilai menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh warga Karawang.
