Gelombang alih fungsi lahan di Jawa Barat kembali menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh kepala daerah menghentikan penerbitan izin pembangunan perumahan dan kawasan wisata di area hutan serta perkebunan. Kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya ancaman bencana ekologis, mulai dari banjir, longsor, hingga krisis tata ruang yang dinilai semakin mengkhawatirkan di sejumlah daerah penyangga industri dan perkotaan.
Di tengah polemik antara kepentingan investasi dan keselamatan lingkungan itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, angkat bicara. Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat yang membidangi lingkungan hidup, pembangunan, dan infrastruktur, Pipik menilai langkah penghentian izin pembangunan di kawasan hutan merupakan keputusan penting yang harus didukung bersama.
Menurut Pipik, persoalan lingkungan di Jawa Barat saat ini sudah berada pada titik yang tidak bisa lagi dipandang sebagai isu sampingan pembangunan.
“Kalau hutan terus dikorbankan, kawasan resapan terus ditutup beton, sawah produktif terus berubah jadi perumahan, maka jangan heran kalau banjir, longsor, dan krisis air akan menjadi bencana rutin setiap tahun,” ujar Pipik saat dimintai pandangannya terkait kebijakan tersebut.
Politisi PDI Perjuangan yang dikenal aktif dalam isu sosial dan pembangunan kerakyatan itu mengatakan, pembangunan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keseimbangan ekologis dan masa depan masyarakat kecil.
“Kita tidak anti investasi. Kita tidak anti pembangunan. Tetapi pembangunan harus berpihak kepada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Jangan sampai keuntungan jangka pendek dibayar mahal oleh penderitaan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
Pernyataan Pipik sejalan dengan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai memperketat pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan dan perkebunan. Dalam surat edaran yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat, pemerintah daerah diminta menghentikan penerbitan izin pembangunan perumahan dan wisata di kawasan konservasi demi mencegah risiko bencana ekologis.
Di Karawang sendiri, isu alih fungsi lahan menjadi persoalan serius dalam beberapa tahun terakhir. Kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padi nasional sekaligus kawasan industri terbesar di Asia Tenggara itu menghadapi tekanan pembangunan yang sangat tinggi. Pertumbuhan kawasan industri, perumahan, dan proyek komersial terus bergerak ke wilayah-wilayah penyangga hijau dan pertanian produktif.
Pipik mengingatkan bahwa Karawang memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga pangan Jawa Barat dan nasional. Karena itu, perlindungan kawasan hijau dan lahan produktif tidak boleh hanya menjadi slogan administratif.
“Karawang ini bukan hanya kawasan industri. Karawang juga daerah pertanian yang sangat penting. Kalau semuanya berubah jadi beton dan kawasan komersial, generasi mendatang akan kehilangan ruang hidup dan ketahanan pangan kita akan terancam,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena pembangunan perumahan yang kerap mengabaikan daya dukung lingkungan. Menurutnya, banyak kawasan hunian baru dibangun tanpa kajian drainase, resapan air, maupun dampak ekologis yang matang.
Akibatnya, masyarakat kecil di wilayah sekitar sering menjadi korban ketika banjir datang atau ketika kualitas lingkungan menurun.
“Yang paling merasakan dampaknya bukan para pengembang besar. Yang terdampak pertama justru rakyat kecil. Rumah warga kebanjiran, sawah rusak, sumber air berkurang, jalan rusak, dan kualitas hidup masyarakat menurun,” kata Pipik.
Berdasarkan berbagai kajian lingkungan di Jawa Barat, alih fungsi kawasan hijau menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan bencana hidrometeorologi di wilayah perkotaan dan kawasan industri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menyebut ancaman banjir dan longsor kini tidak lagi bersifat lokal, tetapi sudah menjadi persoalan hampir di seluruh wilayah provinsi.
