KARAWANG | dewasenanews.id — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Mulyajaya, RT 004/RW 002, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Sabtu (11/04/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan terkait pembangunan di lingkungan mereka.
Dalam kesempatan itu, Pipik menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya di sektor pembangunan. Ia menyebut, sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, dirinya memiliki tugas untuk memantau kinerja pembangunan agar berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Silakan masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan. Kami di Komisi IV memang fokus pada pengawasan pembangunan, jadi partisipasi masyarakat sangat penting,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri unsur aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti GMPI Telukjambe Barat. Warga yang hadir tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan dan aktif menyampaikan aspirasi.
Sejumlah persoalan yang disampaikan warga di antaranya terkait program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang sebagian sudah terealisasi namun masih ada yang belum tersentuh, khususnya di RT 04 dan RT 01. Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi saluran air di Dusun 1 yang telah beberapa kali dibangun, namun kerap mengalami kerusakan.
Tidak hanya itu, kebutuhan sarana air bersih yang hingga kini belum terealisasi meski telah beberapa kali diajukan, juga menjadi perhatian warga. Aspirasi lainnya mencakup pembangunan jalan lingkungan (jaling), pemasangan tiang listrik, hingga penerangan jalan umum (PJU).
Perwakilan warga berharap seluruh aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui dukungan DPRD Jawa Barat, sehingga pembangunan di Desa Mulyajaya dapat merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kegiatan pengawasan ini diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
(dsn)
