KARAWANG — Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kabupaten Karawang menuai keluhan dari masyarakat. Gangguan pasokan listrik tersebut tidak hanya dirasakan oleh warga di kawasan permukiman, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas pelayanan publik, kegiatan ekonomi, hingga kebutuhan layanan kesehatan.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh meminta PLN agar memberikan perhatian serius terhadap dampak pemadaman listrik, terutama pada fasilitas-fasilitas vital seperti rumah sakit. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terganggu akibat pemadaman listrik. Pemerintah Kabupaten Karawang juga meminta adanya informasi jadwal pemadaman yang jelas agar masyarakat dan pengelola layanan publik dapat melakukan antisipasi.
Selain rumah sakit, pemadaman listrik juga perlu menjadi perhatian bagi pelayanan air bersih, perbankan, kantor pelayanan masyarakat, pelaku usaha kecil, hingga aktivitas pendidikan. Kepastian informasi dan koordinasi menjadi hal penting agar dampak gangguan listrik dapat diminimalkan.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, meminta PLN untuk meningkatkan kesiapan sistem serta memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas selama terjadi pemadaman bergilir.
“Listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Ketika terjadi pemadaman, dampaknya bukan hanya pada rumah tangga, tetapi juga terhadap pelayanan kesehatan, air bersih, pendidikan, usaha kecil, dan aktivitas ekonomi warga,” ujar Pipik Taufik Ismail.
Pipik menilai PLN perlu menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai wilayah, waktu, serta durasi pemadaman. Menurutnya, informasi yang jelas akan membantu warga dan pengelola fasilitas umum mempersiapkan langkah antisipasi.
“PLN harus memastikan rumah sakit, puskesmas, fasilitas air bersih, serta pelayanan publik yang vital tetap terlindungi. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan layanan penting justru mengalami kesulitan karena tidak ada kepastian,” katanya.
Ia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara PLN, Pemerintah Kabupaten Karawang, pemerintah kecamatan, serta pengelola fasilitas publik. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memetakan titik-titik layanan prioritas dan menyiapkan langkah darurat apabila pemadaman berlangsung lebih lama.
“Kami berharap pemadaman ini dapat segera diatasi. Masyarakat Karawang membutuhkan pasokan listrik yang stabil, karena listrik berkaitan langsung dengan produktivitas, keamanan, dan kualitas pelayanan sehari-hari,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Karawang menyatakan akan terus berkoordinasi dengan PLN guna meminimalkan dampak pemadaman terhadap masyarakat dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
