Bandung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mengintegrasikan Kebijakan Politik Anggaran dan Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah”, pada Rabu, 24 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara kebijakan politik, pengelolaan anggaran yang berpihak kepada rakyat, serta reformasi birokrasi dalam mendukung pembangunan daerah yang adil, efektif, dan berkelanjutan.
FGD menghadirkan tiga narasumber yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang pemerintahan, keuangan, dan ekonomi, yaitu Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dr. Edy Noor Soedjatmiko, pakar keuangan sekaligus birokrat senior, serta Acuviarta Kartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan.
Dalam forum tersebut, para narasumber membahas pentingnya harmonisasi antara arah kebijakan politik, perencanaan anggaran daerah, dan reformasi birokrasi agar pembangunan di era otonomi daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Diskusi juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Melalui dialog yang berlangsung interaktif, peserta memperoleh berbagai perspektif mengenai penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong birokrasi yang adaptif terhadap tantangan pembangunan masa kini.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Focus Group Discussion tersebut. Menurutnya, forum ilmiah seperti ini merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pemikiran, memperkuat kapasitas kader, serta membangun budaya diskusi yang produktif dalam merumuskan kebijakan publik.
“Pendidikan politik tidak hanya dilakukan melalui kaderisasi, tetapi juga melalui ruang-ruang dialog yang menghadirkan gagasan, pengalaman, dan perspektif dari para tokoh serta akademisi. FGD ini menjadi wadah yang sangat berharga untuk memperkaya wawasan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Pipik.
Pipik juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ganjar Pranowo yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi pengalaman sebagai narasumber utama.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, atas kesediaannya hadir memberikan pemikiran, pengalaman, dan arah kebijakan yang sangat inspiratif bagi seluruh peserta. Gagasan yang beliau sampaikan menjadi bekal penting bagi kader partai dalam memahami tantangan pemerintahan daerah serta pentingnya politik anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Ucapan apresiasi juga disampaikan kepada Dr. Edy Noor Soedjatmiko dan Acuviarta Kartabi yang telah memberikan perspektif akademis dan praktis mengenai pengelolaan keuangan daerah, reformasi birokrasi, serta strategi pembangunan ekonomi di era otonomi daerah.
Menurut Pipik, kolaborasi antara praktisi pemerintahan, akademisi, dan partai politik merupakan modal penting untuk melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat daerah.
“Kami berharap hasil diskusi ini tidak berhenti sebagai forum akademik semata, tetapi dapat menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang semakin adil, inklusif, serta berkelanjutan di Jawa Barat,” tambahnya.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dinamis. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya komitmen kader PDI Perjuangan Jawa Barat untuk terus meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi dinamika pemerintahan dan pembangunan daerah.
Melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion ini, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus membangun ruang dialog yang konstruktif, memperkuat kualitas sumber daya kader, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
