BANDUNG — Polemik pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat kembali mendapat sorotan setelah aliansi orang tua siswa melaporkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi dan ketidaktransparanan dalam proses seleksi, terutama menyangkut jalur zonasi dan jalur prestasi. Sejumlah orang tua menilai mekanisme seleksi belum sepenuhnya memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi calon peserta didik.
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menyatakan akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan meminta keterangan dari pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Jawa Barat. Jika ditemukan maladministrasi atau kelalaian, Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat menyatakan menghormati langkah yang ditempuh para orang tua. Disdik Jabar juga menegaskan bahwa proses PPDB telah dijalankan berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku serta akan terus dievaluasi.
Polemik ini menunjukkan bahwa persoalan PPDB bukan hanya berkaitan dengan sistem pendaftaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Ketika orang tua merasa tidak memperoleh informasi yang cukup, tidak memahami dasar seleksi, atau menemukan perbedaan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, maka potensi konflik akan terus muncul setiap tahun.
Anggota DPRD Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan untuk membuka ruang evaluasi secara serius serta memastikan setiap tahapan PPDB dapat dipantau publik.
“Pendidikan adalah hak dasar anak-anak kita. Karena itu, PPDB harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada keluarga yang merasa dirugikan karena informasi yang tidak jelas atau mekanisme yang sulit dipahami,” ujar Pipik.
Pipik menilai Disdik Jabar perlu memperkuat layanan pengaduan, memperjelas publikasi kuota dan hasil seleksi, serta memastikan masyarakat mendapatkan penjelasan yang cepat ketika terjadi persoalan.
“Jika ada laporan dari orang tua, pemerintah harus hadir untuk mendengar dan memberikan jawaban yang terbuka. DPRD Jawa Barat tentu akan mendorong evaluasi agar sistem penerimaan siswa ke depan semakin adil, mudah diakses, dan tidak menimbulkan polemik berulang,” katanya.
Polemik PPDB Jabar menjadi pengingat bahwa pembenahan sistem pendidikan tidak cukup hanya dengan regulasi. Transparansi data, kesiapan teknologi, kualitas layanan pengaduan, serta pengawasan yang kuat menjadi kunci agar hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dapat terlindungi.
