Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat pedesaan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, hingga persoalan infrastruktur dasar yang masih dirasakan warga pelosok Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menggelar program Citra Bakti/Saba Desa secara serentak di berbagai daerah pada akhir April 2026.
Program yang digagas sebagai ruang pendekatan langsung antara wakil rakyat dan masyarakat itu tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Di banyak tempat, kegiatan tersebut berubah menjadi forum terbuka tempat warga menyampaikan keluhan soal jalan rusak, akses pendidikan, persoalan bantuan sosial, hingga minimnya perhatian terhadap desa-desa penyangga kawasan industri.
Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan berlangsung di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, pada 28 April 2026. Di desa yang berada di kawasan perbukitan selatan Karawang itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, turun langsung menemui masyarakat dalam rangka kegiatan Citra Bakti.
Sejak pagi, warga telah memadati lokasi kegiatan. Sebagian datang untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan desa yang rusak akibat distribusi hasil pertanian, sebagian lainnya mengeluhkan persoalan ekonomi keluarga, lapangan pekerjaan, hingga akses pelayanan publik yang dinilai belum merata.
Bagi Pipik, kegiatan seperti ini bukan sekadar kunjungan politik.
“Kalau wakil rakyat hanya duduk di ruang rapat tanpa mendengar langsung suara masyarakat, maka banyak persoalan di bawah yang tidak pernah benar-benar dipahami. Karena itu, Citra Bakti harus menjadi ruang mendengar, bukan hanya ruang hadir,” ujar Pipik kepada warga.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Karawang–Purwakarta, Pipik dikenal aktif turun ke lapangan dalam isu sosial kemasyarakatan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat kecil. Karakter komunikatif dan pendekatannya yang cair membuat dialog bersama warga berlangsung terbuka dan emosional.
Dalam kegiatan tersebut, Pipik juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket pangan kepada masyarakat yang membutuhkan serta berdialog dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat mengenai kondisi sosial ekonomi di wilayah selatan Karawang.
Menurutnya, desa-desa seperti Mekarbuana sering kali berada dalam posisi paradoks. Di satu sisi, Karawang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia dengan nilai investasi yang terus meningkat setiap tahun. Namun di sisi lain, masih terdapat desa-desa yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar dan akses ekonomi.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan serius, terutama antara kawasan industri perkotaan dan wilayah pedesaan di selatan Jawa Barat. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat sektor informal dan pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat pedesaan, termasuk di kawasan Tegalwaru dan sekitarnya.
Pipik menilai pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan industri dan perkotaan.
“Jangan sampai desa hanya menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi daerahnya sendiri. Ketika industri berkembang, maka masyarakat desa juga harus merasakan kualitas hidup yang meningkat. Infrastruktur desa harus baik, pendidikan harus terjangkau, dan ekonomi rakyat harus diperkuat,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah agar benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Dalam kegiatan Citra Bakti tersebut, Pipik turut berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan unsur terkait untuk memetakan persoalan prioritas masyarakat.
Menurut Pipik, pengawasan legislatif tidak cukup hanya dilakukan melalui laporan administrasi di kantor pemerintahan. Kehadiran langsung ke desa-desa dinilai penting agar anggota dewan mengetahui kondisi riil masyarakat.
“Kadang laporan di atas terlihat baik-baik saja, tetapi ketika turun langsung ke lapangan, kita menemukan banyak kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara nyata,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan garis politik kerakyatan PDI Perjuangan yang selama ini menempatkan pembangunan berbasis rakyat sebagai prioritas utama. Dalam berbagai momentum politik nasional, PDIP kerap menekankan pentingnya pembangunan yang berkeadilan sosial dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat kecil.
Bagi warga Mekarbuana, kehadiran wakil rakyat secara langsung menjadi sesuatu yang penting secara psikologis maupun sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan tekanan biaya hidup yang meningkat, masyarakat membutuhkan ruang untuk didengar.
“Warga desa itu kadang bukan hanya butuh bantuan. Mereka ingin didengar, ingin merasa diperhatikan,” kata Pipik.
Ia menambahkan bahwa program seperti Citra Bakti seharusnya tidak berhenti sebagai agenda tahunan semata, melainkan menjadi budaya politik baru yang lebih membumi dan partisipatif.
“Kita ingin politik hadir dengan wajah kemanusiaan. Politik yang datang membawa solusi, bukan hanya janji. Karena tugas wakil rakyat bukan sekadar membuat kebijakan, tetapi memastikan rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” tutur Pipik.
Di akhir kegiatan, Pipik menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendorong percepatan pembangunan wilayah selatan Karawang, termasuk peningkatan infrastruktur desa, penguatan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses pelayanan publik bagi warga pelosok.
Bagi Pipik Taufik Ismail, pembangunan Jawa Barat tidak boleh hanya diukur dari tingginya gedung industri atau besarnya angka investasi. Pembangunan sejati, menurutnya, adalah ketika masyarakat desa juga bisa hidup layak, merasa diperhatikan, dan memiliki harapan terhadap masa depan daerahnya sendiri.
