Komitmen terhadap pengelolaan sumber daya air dan transportasi yang berkelanjutan kembali ditegaskan Komisi IV DPRD Jawa Barat dalam agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Pertemuan yang digelar pada 4 April 2026 itu menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja teknis sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Dalam forum tersebut, Komisi IV DPRD Jabar berdialog langsung dengan UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung serta UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Cirebon. Pembahasan difokuskan pada capaian program, kendala lapangan, hingga strategi peningkatan layanan di sektor pengelolaan sumber daya air dan lalu lintas angkutan jalan.
Salah satu sorotan utama datang dari Pipik Taufik Ismail yang dikenal aktif mengawal isu infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Barat. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV, Pipik menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi program di lapangan.
Menurutnya, pengelolaan wilayah sungai seperti Cimanuk–Cisanggarung tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan ketahanan lingkungan. Sementara itu, sektor transportasi darat dinilai memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas ekonomi, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
“Evaluasi LKPJ ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi alat ukur sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan berdampak nyata, baik dalam pengendalian banjir, irigasi, maupun kelancaran lalu lintas,” ujar Pipik.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan DPRD harus dibarengi dengan keterbukaan data dan akuntabilitas dari setiap unit pelaksana teknis. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah tantangan turut mengemuka, mulai dari keterbatasan anggaran, kondisi infrastruktur yang perlu perbaikan, hingga peningkatan koordinasi antarwilayah. Namun demikian, Komisi IV optimistis bahwa melalui kolaborasi yang solid, berbagai persoalan tersebut dapat diatasi secara bertahap.
Pipik menambahkan, ke depan diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis data dalam pengelolaan infrastruktur. “Kita harus berani melakukan terobosan, termasuk memanfaatkan teknologi dan memperkuat sinergi lintas sektor. Ini penting agar Jawa Barat mampu menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” tegasnya.
Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD Jawa Barat tidak hanya menjalankan fungsi evaluasi, tetapi juga mempertegas arah pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Dengan pengawasan yang konsisten dan komitmen dari seluruh pihak, diharapkan kualitas infrastruktur dan layanan di Jawa Barat terus meningkat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
