Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kembali menjadi sorotan publik setelah empat anggota TNI dari satuan BAIS ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah proses penyelidikan oleh Polisi Militer yang kemudian menahan para pelaku sejak 18 Maret 2026.
Keempat tersangka diketahui merupakan prajurit aktif yang kini menjalani proses hukum di tahanan militer dengan pengamanan ketat, serta dijerat dengan pasal penganiayaan. Proses penanganan kasus ini juga telah dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, menandai bahwa penegakan hukum dilakukan dalam ranah militer dengan komitmen transparansi dan akuntabilitas.
Menanggapi peristiwa tersebut, anggota DPRD Karawang, Pipik Taufik Ismail, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menilai bahwa tindakan kekerasan terhadap aktivis merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
“Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Aktivis adalah bagian penting dalam menjaga kontrol sosial dan demokrasi. Ketika mereka menjadi korban kekerasan, maka yang terancam bukan hanya individu, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan kebebasan berpendapat,” ujar Pipik.
Pipik menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara tuntas dan transparan tanpa pandang bulu. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas institusi, terutama karena pelaku berasal dari aparat negara.
“Penegakan hukum harus berjalan secara objektif dan terbuka. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas. Justru ini menjadi momentum bagi institusi untuk menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan profesionalitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pipik juga menyoroti pentingnya membangun budaya anti-kekerasan di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan institusi negara. Ia mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hukum dalam setiap tindakan.
Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran bersama bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.
“Kita harus mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, bukan kekerasan. Negara harus hadir melindungi setiap warga, termasuk mereka yang bersuara kritis demi kebaikan bersama,” tambahnya.
Pipik berharap proses hukum terhadap para tersangka dapat berjalan hingga tuntas dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Ia juga mendorong adanya penguatan sistem perlindungan bagi aktivis dan masyarakat sipil agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi penegakan hukum, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan di Indonesia.
