Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV (BMPR Wilayah IV) pada Selasa, 7 Januari 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan dan jembatan sekaligus memastikan kesiapan pelayanan operasional di wilayah pelayanan IV.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya unit pelaksana teknis yang menangani infrastruktur strategis. Peninjauan ini juga menjadi agenda rutin DPRD Jawa Barat di awal tahun 2026 guna memastikan program kerja dan pelayanan publik berjalan sesuai perencanaan.
Fokus utama kunjungan Komisi IV adalah menilai kondisi sarana dan prasarana jalan serta jembatan provinsi yang berada di bawah kewenangan BMPR Wilayah IV, termasuk kesiapan peralatan, sistem pemeliharaan, dan dukungan sumber daya manusia dalam menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan infrastruktur berjalan optimal sejak awal tahun anggaran.
“Komisi IV memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan jalan serta jembatan provinsi benar-benar dilaksanakan sesuai standar. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya kami untuk melihat langsung kondisi di lapangan, kesiapan sarana prasarana, serta respons UPTD dalam menjaga konektivitas dan keselamatan pengguna jalan,” ujar Pipik.
Ia menambahkan, wilayah Karawang dan Purwakarta merupakan kawasan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, kualitas jalan dan jembatan menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran distribusi barang, aktivitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sinergi antara Komisi IV DPRD Jawa Barat dan BMPR Wilayah IV harus terus diperkuat. Kami mendorong agar pengelolaan jalan dan jembatan dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat perbaikan reaktif, tetapi juga perencanaan jangka panjang. Dengan pengawasan yang konsisten, kami berharap pelayanan infrastruktur provinsi semakin baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
BMPR Wilayah Pelayanan IV sendiri memiliki peran strategis sebagai ujung tombak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan, pemeliharaan, serta penanganan darurat jalan dan jembatan provinsi di wilayah kerjanya. Keberadaan UPTD ini sangat penting untuk menjaga konektivitas antarwilayah dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi optimal sepanjang tahun.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPRD Jawa Barat berharap pengelolaan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di wilayah pelayanan IV dapat terus ditingkatkan sesuai standar teknis dan kebutuhan masyarakat.
