Pengakuan dunia akademik internasional kembali menghampiri Megawati Soekarnoputri. Tokoh perempuan Indonesia yang juga Presiden kelima RI itu dianugerahi gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Ochanomizu University, sebuah universitas perempuan ternama di Jepang. Penganugerahan tersebut menegaskan kontribusi panjang Megawati dalam penguatan demokrasi, kepemimpinan perempuan, serta konsistensinya memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika politik global.
Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat di Tokyo dan dihadiri sivitas akademika, perwakilan diplomatik, serta sejumlah tokoh lintas negara. Dalam orasi akademiknya, Megawati menekankan pentingnya kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Ia menilai, demokrasi yang sehat tak hanya diukur dari mekanisme elektoral, tetapi juga dari sejauh mana negara membuka ruang partisipasi yang adil bagi perempuan dan kelompok rentan.
Gelar kehormatan ini diberikan setelah melalui kajian akademik yang menilai rekam jejak Megawati sejak masa kepemimpinannya hingga peran publik yang terus dijalankan pasca-menjabat presiden. Ochanomizu University menilai Megawati sebagai figur yang berhasil menembus batas patriarki politik di Asia, sekaligus menjaga stabilitas demokrasi Indonesia pada masa transisi yang krusial.
Bagi publik Jawa Barat, termasuk Karawang, pengakuan internasional tersebut memiliki resonansi tersendiri. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekaligus wilayah dengan basis buruh industri, petani, dan pelaku UMKM yang kuat. Dalam konteks itu, isu pemberdayaan perempuan dan demokrasi substantif bukan sekadar wacana elite, melainkan kebutuhan nyata di lapangan—mulai dari buruh perempuan di kawasan industri Karawang hingga kader perempuan di desa-desa pesisir dan pertanian.
Selama memimpin Indonesia, Megawati dikenal mendorong kebijakan yang relatif berpihak pada stabilitas ekonomi rakyat kecil, termasuk menjaga sektor pangan dan pertanian. Jejak kebijakan tersebut masih terasa hingga kini, terutama di daerah lumbung padi seperti Karawang. Penguatan peran perempuan tani, pengakuan terhadap tenaga kerja perempuan, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal menjadi isu yang terus relevan dengan pesan yang disampaikan Megawati dalam forum akademik internasional itu.
Dalam pidatonya, Megawati juga menyoroti tantangan global seperti krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan meningkatnya politik identitas. Ia mengingatkan bahwa perempuan kerap menjadi kelompok pertama yang terdampak, namun sekaligus memiliki kapasitas besar sebagai agen perubahan. Perspektif tersebut sejalan dengan berbagai kebijakan pembangunan daerah di Jawa Barat yang belakangan mulai menempatkan isu gender sebagai arus utama, termasuk dalam perencanaan pembangunan desa dan program penguatan UMKM perempuan.
Secara nasional, pemberian doktor honoris causa kepada Megawati menambah daftar pengakuan internasional terhadap tokoh Indonesia di bidang demokrasi dan kepemimpinan. Di tingkat daerah, khususnya Karawang, momentum ini dapat dibaca sebagai pengingat bahwa investasi pada pendidikan dan kepemimpinan perempuan bukanlah pilihan sampingan. Data Badan Pusat Statistik Jawa Barat menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat, namun masih menghadapi kesenjangan upah dan akses jabatan strategis. Tantangan ini membutuhkan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.
Bagi kalangan akademisi dan aktivis perempuan di Karawang, gelar kehormatan tersebut diharapkan memicu diskursus yang lebih luas tentang peran kampus, pemerintah daerah, dan dunia industri dalam menciptakan ruang aman dan setara bagi perempuan. Kawasan industri Karawang, yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja perempuan, membutuhkan ekosistem kebijakan ketenagakerjaan yang sensitif gender—mulai dari perlindungan maternitas hingga peluang kepemimpinan di level manajerial.
Di sisi lain, pengakuan internasional ini juga membawa pesan diplomasi budaya. Jepang dan Indonesia memiliki sejarah panjang kerja sama pendidikan dan ekonomi. Penganugerahan dari universitas perempuan di Jepang kepada tokoh Indonesia menegaskan bahwa isu kesetaraan gender adalah agenda lintas negara yang membutuhkan kolaborasi global, bukan sekadar kebijakan domestik.
Menutup orasinya, Megawati mengajak generasi muda—khususnya perempuan—untuk tidak ragu mengambil peran di ruang publik. Pesan tersebut relevan bagi Karawang yang tengah menikmati bonus demografi. Tanpa keberanian perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban sosial.
Gelar doktor honoris causa ini bukan sekadar penghargaan personal bagi Megawati Soekarnoputri. Ia menjadi cermin bagi Indonesia, termasuk Jawa Barat dan Karawang, bahwa perjuangan demokrasi dan kesetaraan gender membutuhkan konsistensi lintas generasi. Pengakuan dunia internasional seharusnya menjadi pemantik bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan dan praktik nyata yang berpihak pada kepentingan publik.
(AR/DSN)
