Bandung, Jabar — Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali berada dalam sorotan publik setelah Gubernur Dedi Mulyadi mengemukakan kekhawatirannya atas beban pembiayaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang dinilai “membebani” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Pernyataan ini membuka kembali perdebatan tentang arah pengelolaan salah satu infrastruktur transportasi udara terbesar di Jawa Barat.
Sejak diresmikan operasi penuh pada 2019 dan mulai beroperasi secara komersial sejak 2018 di Kabupaten Majalengka, Bandara Kertajati hadir dengan misi strategis untuk memperkuat akses penerbangan domestik dan internasional bagi wilayah Bandung Raya, Cirebon Raya, termasuk kawasan barat Jawa Tengah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang tak ringan: berdasarkan kajian internal Pemprov Jabar, alokasi anggaran untuk membiayai operasional bandara mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun, yang sebagian besar ditanggung dari APBD Provinsi.
Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, pembiayaan tersebut sejauh ini belum menunjukkan imbal balik ekonomi yang kuat bagi masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat lokal yang mengalami dampak langsung dari keputusan pengalokasian anggaran besar tersebut. “Kita biayai terus, tapi rasanya seperti tidak ada hasilnya,” ujar Dedi dalam sebuah diskusi bersama para pejabat perencana di Bandung beberapa hari lalu.
Dedi menguraikan bahwa dari total anggaran operasional tahunan tersebut, sekitar setengahnya digunakan untuk kebutuhan manajemen dan biaya rutin bandara seperti gaji pegawai, pemeliharaan fasilitas, dan operasional dasar yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan layanan penerbangan yang signifikan. Ketimpangan ini menurutnya membuat beban fiskal daerah semakin berat, apalagi di tengah kebutuhan pembiayaan lain yang mendesak seperti belanja publik dan layanan dasar masyarakat.
Gubernur yang kerap dikenal dengan julukan Kang Dedi ini bahkan mempertimbangkan opsi lebih tegas, termasuk menghentikan sementara dukungan anggaran operasional bandara, atau merundingkan kembali struktur pembiayaan dengan pemerintah pusat. Ide ini mencerminkan keresahan bahwa kelangsungan operasi fasilitas strategis seperti bandara tidak bisa semata-mata bertumpu pada dana daerah tanpa kontribusi pendapatan yang memadai.
Namun, wacana penghentian anggaran semacam ini tentu bukan tanpa implikasi. Bandara Kertajati sendiri dibangun sebagai bagian dari strategi mengurai tekanan pada Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Barat Pulau Jawa. Dalam pengembangannya, proyek ini juga melibatkan investasi besar dan rencana aerotropolis seluas ribuan hektare untuk mendukung zona ekonomi baru.
Implikasi Bagi Jawa Barat dan Karawang
Bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya, isu pembiayaan BIJB bukan sekadar angka di dokumen anggaran. Karawang yang merupakan wilayah industri besar dan pusat logistik penting di Jawa Barat, selama ini mengandalkan konektivitas yang efisien untuk mendukung mobilitas pekerja, arus bisnis, dan koneksi wisata. Bandara Kertajati, dalam idealisasinya, berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut dengan membuka rute-rute penerbangan yang mempermudah akses bisnis dan turisme. Namun kenyataannya trafik penumpang yang stagnan membatasi manfaat itu dirasakan secara luas.
Dampak ekonomi bagi pelaku UMKM, tenaga kerja lokal, dan sektor pariwisata di kawasan utara Jawa Barat juga menjadi pertimbangan penting. Investasi besar yang dialokasikan ke bandara mestinya menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi inklusif — mulai dari penyediaan lapangan kerja hingga peluang usaha jasa transportasi dan perhotelan di sekitar Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan Karawang. Namun rendahnya permintaan dan minimnya rute penerbangan komersial membuat harapan tersebut masih jauh dari realisasi.
