Komitmen terhadap penyelesaian bencana banjir tahunan di Kabupaten Karawang kembali ditegaskan oleh Pipik Taufik Ismail, anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat (24/01/2026). Wilayah ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan dampak banjir terparah dan telah mengalami genangan hampir setiap tahun selama lebih dari 25 tahun.
Dalam kunjungan tersebut, Pipik yang berasal dari Partai Banteng ini hadir bersama anggota DPRD Kabupaten Karawang Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Karawang, Dede Anwar Hidayat. Keduanya berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan keluhan warga terkait penanganan banjir yang hingga kini belum tuntas.
“Banjir di Karangligar ini bukan persoalan baru. Sudah 25 tahun masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Negara tidak boleh membiarkan kondisi ini terus berulang tanpa solusi yang jelas,” tegas Pipik.
Dalam dialog tersebut, Pipik Taufik Ismail secara khusus menyoroti progres pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijuray sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang pengendalian banjir di wilayah Karawang dan sekitarnya.
Bendungan Cibeet dirancang memiliki fungsi utama pengendalian banjir, penyediaan air baku, serta mendukung irigasi pertanian. Secara hidrologis, bendungan ini berperan penting dalam menahan limpasan Sungai Cibeet yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama meluapnya air ke permukiman warga Karangligar.
“Progres bendungan harus terus dikawal. Kami sebagai legislator secara tegas menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak ada relaksasi maupun efisiensi anggaran yang justru menghambat pembangunan Bendungan Cibeet,” ujar Pipik dengan nada tegas.
Pipik menilai, di tengah upaya efisiensi anggaran nasional, penanggulangan bencana harus tetap ditempatkan sebagai prioritas utama. Menurutnya, menahan atau mengurangi alokasi anggaran bendungan justru akan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak banjir.
“Kami meminta agar anggaran bendungan tidak di-hold. Ini menyangkut keselamatan warga. Penanggulangan bencana harus menjadi skala prioritas, bukan dikompromikan,” lanjutnya.
Selain pembangunan bendungan, Pipik juga menyinggung rencana relokasi bagi warga yang berada di zona rawan banjir ekstrem. Ia menekankan bahwa relokasi harus dilakukan secara manusiawi, terencana, dan menjamin kehidupan warga menjadi lebih baik.
Melalui kunjungan ini, Pipik Taufik Ismail kembali menegaskan perannya sebagai wakil rakyat Jawa Barat yang konsisten hadir di tengah masyarakat dan aktif mengawal aspirasi hingga ke tingkat pemerintah pusat. Baginya, penyelesaian banjir Karawang bukan sekadar program, melainkan tanggung jawab moral dan politik.
“Selama masyarakat masih kebanjiran, perjuangan ini belum selesai,” pungkas Pipik.
Nur/DSN
