Karawang kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional. Di tengah tekanan alih fungsi lahan dan tantangan iklim, kabupaten agraris di pesisir utara Jawa Barat ini mampu menjaga produktivitas sawah dan berkontribusi signifikan terhadap capaian swasembada beras Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Karawang Aep Syaepulloh saat memenuhi undangan wawancara dengan CNN (13/01/2026). Dalam pernyataannya, Aep menegaskan bahwa Karawang tidak hanya menjadi penonton dalam agenda besar ketahanan pangan nasional, tetapi turut berdiri di garis depan sebagai daerah produsen beras utama.
“Alhamdulillah, Karawang menjadi salah satu kabupaten utama produksi beras sehingga ikut andil besar dalam tercapainya swasembada pangan Indonesia,” ujar Aep, seperti disampaikan melalui akun media sosial resminya.
Karawang selama ini dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat, bahkan nasional. Dengan hamparan sawah teknis yang masih relatif luas, terutama di wilayah tengah dan utara seperti Jatisari, Lemahabang, Telagasari, hingga Cilamaya, sektor pertanian padi masih menjadi penopang hidup ratusan ribu warga, dari petani pemilik lahan hingga buruh tani.
Menurut Aep, salah satu kunci utama keberlanjutan produksi pangan di Karawang adalah menjaga eksistensi lahan sawah teknis agar tidak tergerus pembangunan non-pertanian. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen mempertahankan lahan produktif pertanian melalui kebijakan pengendalian alih fungsi lahan serta penguatan status lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Dari sisi produksi, Karawang mencatatkan capaian yang tidak kecil. Produksi gabah kering panen (GKP) didorong hingga mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Angka ini menempatkan Karawang sebagai salah satu kontributor terbesar pasokan beras di Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia.
Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan petani. Pemerintah Kabupaten Karawang menerapkan insentif penghapusan pajak bagi petani yang mengelola lahan di bawah tiga hektare. Kebijakan ini dinilai cukup strategis, mengingat mayoritas petani di Karawang merupakan petani kecil dengan keterbatasan modal.
Selain itu, perlindungan terhadap risiko usaha tani juga diperkuat melalui program asuransi gagal panen. Skema ini memberikan jaminan bagi petani ketika mengalami kerugian akibat banjir, kekeringan, atau serangan organisme pengganggu tanaman, yang belakangan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
Persoalan klasik pupuk juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah berupaya memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sekaligus mengendalikan harga agar tetap terjangkau petani. Di lapangan, stabilitas pupuk sangat menentukan keberhasilan tanam, terutama bagi petani di wilayah irigasi teknis yang mengandalkan pola tanam intensif.
Namun, Aep menekankan bahwa faktor paling krusial dalam menjaga produktivitas pertanian Karawang adalah infrastruktur pengairan. Pembangunan, perbaikan, dan pengerukan saluran irigasi terus dilakukan untuk menjamin distribusi air ke sawah-sawah petani. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar jaringan irigasi di Karawang merupakan infrastruktur lama yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah pengairan. Tanpa irigasi yang baik, produktivitas tidak akan bertahan,” tegasnya.
Upaya kolektif tersebut berbuah pengakuan dari pemerintah pusat. Penghargaan yang diberikan Presiden kepada Karawang dipandang sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kerja keras seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh, aparat desa, hingga pemerintah daerah, dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
Bagi masyarakat Karawang, penghargaan ini bukan sekadar simbol. Di baliknya, terdapat harapan agar kebijakan pertanian terus berpihak pada petani dan mampu menahan laju ketimpangan akibat industrialisasi yang pesat. Di satu sisi, Karawang adalah kawasan industri strategis nasional; di sisi lain, ia memikul tanggung jawab historis sebagai lumbung padi.
Ke depan, tantangan menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan keberlanjutan pertanian akan semakin kompleks. Namun, dengan kebijakan yang konsisten, perlindungan terhadap petani kecil, serta perbaikan infrastruktur dasar, Karawang masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi tulang punggung pangan Jawa Barat dan Indonesia.
Pada akhirnya, keberhasilan Karawang mempertahankan produksi beras bukan hanya soal angka statistik, melainkan tentang memastikan hak dasar warga atas pangan, menjaga mata pencaharian petani, dan meneguhkan peran daerah dalam agenda strategis nasional.
DSN
