KARAWANG – Momentum Hari Batik Nasional pada 2 Oktober 2026 dimanfaatkan Pipik Taufik Ismail untuk berdiskusi bersama mahasiswa dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA).
Dalam kegiatan yang dihadiri mahasiswa dari berbagai fakultas di UNSIKA serta mahasiswa dari luar kampus tersebut, Pipik membawakan materi bertajuk “Strategi Legislator sebagai Agen Perubahan untuk Menghadirkan Kebijakan Publik yang Inklusif, Berkeadilan, dan Bermanfaat.”
Dalam paparannya, Pipik menekankan bahwa kebijakan publik berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, lapangan kerja, transportasi, kesehatan, hingga lingkungan, ekonomi kreatif, dan ruang kebudayaan. Karena itu, kebijakan tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menyelesaikan persoalan dan menghasilkan dampak nyata.
Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya perlu dijalankan secara terhubung, mulai dari menyerap aspirasi masyarakat, membaca data, merumuskan kebijakan, mengawal anggaran, hingga mengawasi pelaksanaan dan mengukur hasilnya.
“Legislator bukan hanya penyampai aspirasi, tetapi penerjemah masalah masyarakat menjadi kebijakan yang bekerja,” demikian salah satu pesan utama dyang diosampaikan Pipik.
Pipik juga mengangkat tantangan pembangunan di Jawa Barat dan Karawang, terutama bagaimana pertumbuhan ekonomi dan industri dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut Pipik, isu ketenagakerjaan menjadi salah satu contoh penting, termasuk kebutuhan menyelaraskan kompetensi lulusan, pelatihan kerja, sertifikasi, kebutuhan industri, dan penempatan tenaga kerja.
Menurut paparan itu, keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah peserta pelatihan, melainkan dari berapa banyak peserta yang benar-benar memperoleh pekerjaan dan mengalami peningkatan pendapatan. Pendekatan serupa juga diperlukan dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, perlindungan penyandang disabilitas, dan pengelolaan lingkungan.
Selain membahas peran legislator, Pipik mengajak mahasiswa untuk mengambil bagian lebih aktif dalam proses kebijakan publik. Mahasiswa tidak semestinya hanya menjadi objek kebijakan, tetapi dapat berperan sebagai pengamat, peneliti, pengkritik, inovator, komunikator kebijakan, hingga pengawas pelayanan publik.
Ia memaparkan bahwa kontribusi mahasiswa dapat dimulai dari mengidentifikasi persoalan, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rekomendasi, berdialog dengan pemangku kebijakan, hingga ikut mengawasi pelaksanaannya. Dengan cara itu, gagasan akademik dapat menjadi masukan yang lebih konkret bagi penyelesaian persoalan masyarakat.
Pipik juga menekankan tujuh strategi legislator sebagai agen perubahan: berbasis data, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, inklusif, mengaitkan anggaran dengan dampak, kolaboratif, terbuka dan memanfaatkan teknologi digital, serta mengukur hasil pengawasan berdasarkan perubahan yang dihasilkan.
“Jangan hanya menjadi penonton kebijakan publik. Jadilah generasi yang mampu membaca masalah, mengolah data, menawarkan solusi, dan ikut mengawal perubahan,” demikian pesan penutup yang tercantum dalam materi presentasi.
Melalui forum akademik ini, pembahasan mengenai legislasi dan kebijakan publik diharapkan dapat memperluas pemahaman mahasiswa tentang hubungan antara aspirasi masyarakat, data, regulasi, anggaran, dan pengawasan. Keterlibatan kampus dan generasi muda menjadi salah satu ruang penting untuk membangun dialog serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan bermanfaat.
