Suasana pagi di salah satu rumah makan di pusat Kota Karawang, Alam Sari Wadas, Rabu (14/1/2026), menjadi ruang pertemuan yang berbeda dari rutinitas birokrasi biasanya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karawang menginisiasi forum Coffee Morning Silaturahmi Ormas, sebuah ikhtiar membangun komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan berbagai organisasi kemasyarakatan di tengah dinamika sosial yang kian kompleks.
Mengusung tema “Meneguhkan Semangat Kebangsaan dan Menyongsong Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini dihadiri perwakilan ormas, LSM, organisasi kepemudaan, serta insan media yang selama ini berinteraksi langsung dengan denyut kehidupan masyarakat Karawang. Forum tersebut tidak sekadar menjadi ajang temu wicara, tetapi juga ruang artikulasi kegelisahan dan harapan masyarakat sipil terhadap arah kebijakan publik.
Kepala Bakesbangpol Karawang, Drs. H. Mahfudin, M.Si., menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang ormas sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan merawat kebhinekaan. Karawang, dengan latar belakang industri besar, kawasan pertanian, serta arus urbanisasi yang tinggi, membutuhkan sinergi semua elemen untuk menjaga harmoni sosial.
“Forum seperti ini penting agar pemerintah tidak berjalan sendiri. Kami ingin mendengar langsung pandangan ormas tentang isu kebangsaan, pembangunan daerah, dan tantangan sosial yang berkembang di lapangan,” ujar Mahfudin. Ia menekankan, keterlibatan ormas dalam menyemai nilai kebangsaan dan persatuan menjadi fondasi penting dalam menyongsong agenda besar Indonesia Emas 2045.
Namun, sorotan utama dalam dialog tersebut justru datang dari Ketua Biro Sekretariat DPP Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI), Asep R. Dalam pandangannya, forum silaturahmi ini perlu dimaknai lebih dari sekadar seremonial, melainkan sebagai momentum mempertegas posisi ormas yang berkomitmen pada konstitusi dan kepentingan rakyat.
Asep mengapresiasi langkah Bakesbangpol yang membuka ruang dialog inklusif. Menurutnya, di tengah dinamika nasional yang diwarnai isu premanisme, penyalahgunaan atribut ormas, hingga praktik kekerasan berkedok organisasi, negara dan pemerintah daerah harus tegas membedakan antara ormas yang berjuang untuk kepentingan publik dengan kelompok yang justru meresahkan masyarakat.
“GMPI melihat pentingnya penataan keormasan yang berkeadilan. Jangan sampai ormas yang konsisten menjaga nilai Pancasila disamakan dengan kelompok yang menjadikan ormas sebagai alat intimidasi atau kepentingan sesaat,” tegas Asep. Ia menilai, Karawang sebagai daerah industri dan lumbung padi nasional rentan terhadap konflik horizontal jika ruang publik dibiarkan dikuasai oleh praktik premanisme.
Asep juga menyinggung relevansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai menjadi perhatian publik. Menurutnya, regulasi tersebut harus dipahami secara utuh oleh ormas agar tidak menimbulkan tafsir keliru di tengah masyarakat. Ormas, kata dia, justru perlu menjadi jembatan edukasi hukum, bukan sumber kegaduhan.
“KUHP harus dibaca sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dan ketertiban sosial. Di sinilah peran ormas ideologis seperti GMPI, yang sejak awal berdiri menempatkan militansi pada nilai perjuangan bangsa, bukan pada kekuatan jalanan,” ujarnya.
Lebih jauh, Asep menekankan bahwa menyongsong Indonesia Emas 2045 tidak cukup dengan jargon. Dibutuhkan konsistensi membangun karakter kebangsaan dari tingkat lokal. Di Karawang, itu berarti keberpihakan pada buruh yang menghadapi fluktuasi industri, petani yang terdesak alih fungsi lahan, nelayan pesisir yang terdampak perubahan iklim, hingga generasi muda yang rentan kehilangan arah di tengah derasnya arus digital.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan ormas sebagai mitra kritis, bukan sekadar pelengkap program. “GMPI siap mengambil peran strategis, mengawal kebijakan publik, sekaligus menjadi benteng ideologis agar ruang publik tidak direbut oleh kepentingan sempit,” kata Asep.
Dialog yang berlangsung santai namun substantif itu mencerminkan kebutuhan Karawang hari ini: komunikasi yang jujur antara negara dan masyarakat sipil. Di tengah tantangan sosial-ekonomi dan politik yang terus bergerak, forum seperti Coffee Morning Bakesbangpol menjadi pengingat bahwa stabilitas daerah bukan hanya soal keamanan, tetapi juga keadilan, ketegasan hukum, dan keberanian menjaga nilai kebangsaan demi kepentingan publik yang lebih luas.
(dsn/14/01/2026)
