Saya tidak bisa tinggal diam melihat apa yang terjadi di Bank BJB dan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam dugaan skandal korupsi ini. Ini bukan sekadar cerita politik basi yang bisa kita abaikan. Ini adalah luka bagi masyarakat yang telah menaruh kepercayaan pada pejabat publik. Ketika orang yang seharusnya menjadi teladan malah disinyalir menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, siapa lagi yang bisa kita percayai?
KPK mengungkap bahwa aliran dana non-budgeter mengalir ke Ridwan Kamil, berasal dari mark-up pengadaan iklan di Bank BJB antara 2021–2023. Bahkan, dana ini diduga digunakan untuk membeli mobil mewah Mercedes-Benz 280 SL seharga Rp 2,6 miliar milik mendiang Presiden BJ Habibie—yang baru dibayar setengahnya. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik bisa begitu berani bermain-main dengan uang rakyat?
Lebih parah, ada indikasi bahwa aset-aset ini disamarkan melalui nama pegawai atau ajudannya. Ini bukan sekadar trik hukum; ini adalah penghinaan terhadap akal sehat publik. Rasanya seperti kita semua dibohongi, sementara mereka yang berkuasa menikmati uang rakyat tanpa rasa bersalah.
Sebagai warga yang mengikuti perkembangan kasus korupsi di Jawa Barat, saya semakin sadar bahwa ini bukan kasus tunggal. Dari kasus dugaan korupsi PT Pos Financial senilai Rp 52 miliar, hingga berbagai kasus di lingkungan Pemprov Jabar, korupsi telah merambah ke hampir seluruh sektor penting. Membaca fakta-fakta ini, saya tidak bisa menahan amarah dan rasa kecewa. Rasanya seperti daerah yang saya cintai ini terus-terusan dirongrong oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga kepercayaan publik.
Bagi saya, kasus ini adalah peringatan keras. Pejabat publik bukan untuk bermain-main dengan uang rakyat, apalagi untuk menutupi jejak korupsi dengan berbagai trik. Saya ingin menegaskan: popularitas dan pencitraan tidak bisa menjadi perisai bagi ketidakjujuran. Integritas adalah harga mati, dan setiap pelanggaran harus ditindak tegas.
Saya berharap KPK menuntaskan kasus ini secara transparan dan adil. Publik harus mengetahui kebenaran, dan semua pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua: jabatan dan kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri.
Sebagai warga, saya menuntut agar ke depan, integritas dan akuntabilitas benar-benar menjadi fondasi bagi setiap pejabat publik di Jawa Barat. Kita tidak boleh diam ketika uang rakyat dijadikan mainan segelintir elite. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal martabat kita sebagai masyarakat yang layak mendapatkan pemerintahan bersih dan jujur.
Akhir kata, kita berharap agar proses hukum terhadap Ridwan Kamil berjalan dengan adil dan transparan, serta menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
