Jawa Barat tengah mempercepat laju pembangunannya melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah naik menjadi sekitar Rp31,09 triliun, sementara belanja daerah meningkat hingga Rp32,2 triliun. Lonjakan terbesar tampak pada belanja modal yang kini mencapai Rp4,83 triliun, lebih dari dua kali lipat dibanding sebelumnya. Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.
Dana besar itu antara lain difokuskan untuk perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, rehabilitasi ruang kelas sekolah, fasilitas kesehatan, hingga transportasi publik. Tambahan anggaran infrastruktur jalan sendiri mencapai Rp300 miliar, yang diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah di Jawa Barat.
Di tengah gencarnya rencana tersebut, tokoh Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI), Asep Ibnu, memberikan pandangannya. Ia menilai arah kebijakan ini penting, tetapi mengingatkan bahwa pembangunan jangan berhenti pada proyek fisik semata. “Infrastruktur harus menjadi jalan rakyat, bukan sekadar beton dan aspal. Masyarakat di pelosok pedesaan juga harus merasakan langsung manfaatnya. Jangan sampai pembangunan hanya terkonsentrasi di kota besar,” ujar Asep Ibnu.
Ia menekankan bahwa pembangunan jalan tol maupun transportasi massal seperti LRT Jabodebek memang memberi dampak positif, namun jangan melupakan akses jalan desa, penerangan jalan umum, dan transportasi murah untuk masyarakat menengah ke bawah. “Rakyat kecil butuh jalan yang bagus untuk mengangkut hasil pertanian, butuh jembatan yang aman untuk anak-anak bersekolah, dan butuh transportasi terjangkau agar bisa bekerja di kota. Kalau itu tidak disentuh, pembangunan hanya akan jadi simbol, bukan solusi,” tambahnya.
Asep Ibnu juga menyoroti kawasan industri dan investasi seperti Rebana dan Kertajati yang kini makin berkembang. Ia mendorong agar hadirnya infrastruktur besar di kawasan tersebut bisa benar-benar melibatkan tenaga kerja lokal. “Jangan sampai infrastruktur megah hanya menguntungkan investor besar, tapi anak muda Karawang, Subang, Indramayu, dan sekitarnya justru terpinggirkan. Harus ada kebijakan afirmatif yang memberi ruang lebih luas bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai sinergi antara infrastruktur fisik dengan pendidikan adalah kunci. Menurutnya, peningkatan anggaran rehabilitasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru patut diapresiasi. “Kalau jalan dibangun tapi anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang layak, itu percuma. Infrastruktur dan pendidikan harus berjalan beriringan, karena jalan tanpa manusia cerdas tidak akan berarti apa-apa,” ungkapnya.
Dengan tambahan belanja modal dan program pembangunan yang dicanangkan, Sugandi berharap Pemprov Jawa Barat benar-benar konsisten menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. “Rakyat jangan hanya jadi penonton pembangunan, tapi harus jadi subjek yang menikmati hasilnya. Infrastruktur harus mempermudah hidup rakyat, memperlancar ekonomi rakyat, dan membuka jalan bagi generasi muda agar punya masa depan lebih baik,” tuturnya.
APBD Perubahan Jabar 2025 kini membawa harapan baru untuk menciptakan Jawa Barat yang lebih modern, terhubung, dan kompetitif. Namun, suara dari masyarakat sipil seperti yang disampaikan Sugandi menjadi pengingat penting agar pembangunan tetap berpihak pada rakyat banyak, bukan hanya pada kepentingan investasi semata.
